Tak Terduga! Ternyata Ini Penyebab Pelemahan Rupiah-Diungkap Pengusaha

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Rupiah tetap mengalami pelemahan hingga hari ini, Kamis (21/5/2026). Merujuk info Refinitiv, rupiah mengawali perdagangan pagi ini di level Rp17.600/US$, alias tidak berubah dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya.

Lalu pada pukul 11.01 WIB, rupiah terpantau melemah lagi, sekitar 0,31% ke Rp17.655/US$.

Pada Rabu (20/5/2026), rupiah ditutup menguat 0,54% ke posisi Rp17.600/US$, setelah Bank Indonesia (BI) meningkatkan suku kembang referensi sebesar 50 pedoman poin menjadi 5,25%.

Di tengah gonjang-ganjing pelemahan rupiah ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, kondisi ini rupanya tak lepas dari pengaruh manufaktur nasional.

"Industri manufaktur juga berperan besar dalam pelemahan rupiah. Selain lantaran keluarnya modal jangka pendek di pasar finansial dan pembayaran beban kembang utang pemerintah," kata Redma dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

"Tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor khususnya bahan baku intermediate juga menjadi pemicu melemahnya rupiah," tambahnya.

Usul Kebijakan Devisa Ketat

Di sisi lain, dia menambahkan, akibat pelemahan rupiah saat ini, sambungnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kembali tertekan.

Karena itu, ujarnya, APSyFI mengusulkan kebijakan devisa ketat. Apalagi, dengan kenaikan tingkat suku kembang oleh BI.

"Untuk menghindari kenaikan tingkat suku kembang dari Bank Indonesia nan justru bakal menambah tekanan bagi industri, APSyFI menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan devisa ketat," ucapnya.

Dia juga mendukung keputusan BI nan membatasi penukaran valas tanpa underlying maksimal hanya US$25 ribu.

"Bahkan kami mendukung jika arsip nan dijadikan underlying terhubung dengan arsip pembayaran pajaknya untuk membatasi ruang gerak importir ilegal," sebut Redma.

"Kalau mau lebih ketat lagi, BI bisa ikut mendorong substitusi impor lewat kebijakan devisa ketat ini. Seperti nan dilakukan India dengan pembatasan pembelian valas per perusahaan untuk mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri," terangnya.

Redma mengutip info BPS nan menunjukkan, neraca volume perdagangan TPT tahun 2025 sudah bertahun-tahun mengalami defisit.

"Meski secara nilai neracanya tetap positif, andaikan dihitung dengan importasi ilegal, importasi mesin dan suku cadang hingga importasi petrokimia serta bahan kimia penolong lainnya, lampau lintas devisa neraca perdagangan di sektor ini sudah negatif sekitar US$2 miliar," tukasnya.

"Kalau 15 tahun nan lampau perdagangan di sektor ini tetap surplus sekitar US$8 miliar, saat ini sudah jadi negatif," sambungnya.

Karena itu, imbuh dia, kebijakan devisa ketat kudu diterapkan.

"Tinggal dihitung jeli kebutuhan bahan baku per perusahaan, dianalisis rantai nilainya,hingga didapatkan berapa kebutuhan riil bahan baku impornya dengan pertimbangan ketersediaan kapasitas di dalam negerinya," kata Redma.

"Meski diperlukan kajian perincian menyangkut pohon industri nan sedikit komplek, perihal ini kudu sudah mulai dilakukan dengan pendekatan per subsektor," cetusnya.

Redma memperkirakan, dengan strategi ini, importasi bahan baku intermediate sektor TPT semestinya bisa dipangkas sekitar US$5-6 miliar per tahun.

Waspada Modus Oknum Buka Keran Impor

Dalam keterangan sama, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) Agus Riyanto menambahkan, rendahnya utilisasi industri di sektor TPT sebagai akibat kebijakan impor nan tidak terkontrol.

"Bertahun-tahun mereka bersama-sama menikmati rente dari praktik impor, menghancurkan produsen dalam negeri dengan praktik dumping dan under invoice nan secara berangsur membikin rupiah melemah," tukas Agus.

Demi stabilisasi nilai tukar, Agus mengusulkan agar BI berbareng bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan intervensi pada kebijakan industri dan perdagangan seperti nan mulai diterapkan lewat kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

"Tapi kebijakan ini pasti bakal ditentang oleh oknum birokrasi nan selama ini terkoneksi dengan importir pemburu rente. Bahkan data mereka selalu mengatakan kita kekurangan bahan baku sebagai pembenaran rekomendasi impor nan mereka terbitkan," kata Agus.

(dce/dce)

Add