Tak Semua Pekerja Bisa WFH, Buruh Tuntut Keadilan Kompensasi dan Perlindungan Jam Kerja

Serikat Pekerja memberikan saran kepada pemerintah mengenai diberlakukannya WFH. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mendukung rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam seminggu sebagai langkah nan beriktikad baik, khususnya dalam upaya penghematan BBM. Namun, para pekerja meminta pemerintah juga memberikan keadilan bagi mereka nan sektornya tetap kudu bekerja di instansi alias pabrik.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menilai kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor. Banyak jenis pekerjaan, terutama di sektor manufaktur, layanan, dan pekerjaan lapangan, nan secara karakter tidak memungkinkan WFH.

Karena itu, penerapannya kudu mempertimbangkan keadilan antar pekerja agar tidak menimbulkan kesenjangan. Kebijakan ini juga perlu dikaji secara menyeluruh, terutama dari sisi akibat ekonomi terhadap pekerja.

"Tanpa skema perlindungan nan jelas, kebijakan ini berpotensi mengalihkan beban biaya dari negara dan perusahaan kepada pekerja," kata Mirah, Jumat (3/4/2026).

Mirah menyampaikan pengalaman saat pandemi Covid-19, ketika pekerja nan menjalankan WFH mengalami kenaikan pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk listrik dan internet. Rata-rata tambahan biaya listrik rumah tangga diperkirakan meningkat 10–20%, tergantung penggunaan perangkat kerja seperti laptop, pendingin ruangan, dan pencahayaan.

Sementara itu, biaya internet nan memadai untuk pekerjaan ahli dapat mencapai Rp300.000–Rp700.000 per bulan. Tanpa kompensasi dari perusahaan, tambahan beban ini secara langsung menurunkan pendapatan riil pekerja.

Selain itu, ada beberapa catatan kritis. WFH berpotensi memindahkan sebagian beban biaya operasional dari perusahaan ke pekerja, seperti listrik, internet, dan akomodasi kerja. Di sisi lain, tanpa pengaturan nan jelas, WFH juga dapat menyebabkan jam kerja menjadi tidak terkontrol dan berisiko meningkatkan beban kerja terselubung.

"Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas jangka panjang serta meningkatkan akibat kelelahan kerja (burnout)," ujarnya.