Taiwan Usulkan Hukuman Lebih Berat bagi Penghindar Wajib Militer

Pemerintah Taiwan mengusulkan balasan nan lebih berat bagi penduduk nan menghindari wajib militer, termasuk kemungkinan pidana penjara minimal satu tahun.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Taiwan pada Minggu (14/6) mengusulkan amendemen terhadap Undang-Undang Dinas Militer nan saat ini tetap dibahas di parlemen.

Dalam usulan tersebut, penduduk nan terbukti sengaja menghindari wajib militer melalui pemalsuan dokumen, memberikan info palsu, melukai diri sendiri, alias langkah lain nan melanggar norma dapat dijatuhi balasan penjara hingga tiga tahun.

"Untuk menjaga keadilan sistem wajib militer dan memperkuat keahlian pertahanan nasional, diperlukan peningkatan hukuman terhadap tindakan penghindaran wajib militer," demikian keterangan Kemendagri Taiwan nan dikutip Taipei Times.

Menurut laporan Taipei Times, pemerintah menilai balasan nan bertindak saat ini tidak lagi memberikan pengaruh jera, sehingga perlu diperketat seiring meningkatnya kebutuhan pertahanan negara.

Kemendagri Taiwan menyebut banyak kasus berhujung dengan penundaan penuntutan, penghentian penuntutan, alias balasan penjara enam bulan alias kurang nan kemudian dapat diganti dengan pembayaran denda.

Sementara itu, instansi buletin Anadolu melaporkan bahwa usulan tersebut muncul ketika Taiwan terus meningkatkan kesiapan militernya menghadapi ancaman dari China.

Pemerintah Taiwan nan menyebut langkah tersebut bermaksud "menjaga keadilan sosial dan memastikan tanggungjawab pertahanan nasional dijalankan secara setara oleh seluruh penduduk negara."

Taiwan sebelumnya memperpanjang masa wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun mulai 2024. Kebijakan itu diambil setelah meningkatnya aktivitas militer China di sekitar pulau nan diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.