Sudirman Said Sebut Indonesia Perlu Perkuat Kepemimpinan Institusional

Sudirman Said(Dok spesial )

REKTOR Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said menyebut Indonesia perlu segera memperkuat kepemimpinan nan berpijak pada lembaga untuk mengantisipasi krisis tata kelola nan gejalanya mulai tampak. Sudirman menyoroti ancaman kekuasaan nan terlalu bersandar pada figur daripada sistem. Sudirman menawarkan model kepemimpinan nan menggerakkan, nan berdiri di atas tiga pilar. 

Pilar pertama adalah kepemimpinan nan institusional bukan populis, ialah otoritas pemimpin nan berakar pada sistem dan patokan nan bekerja, bukan pada sorak-sorai massa nan mudah berubah arah. 

Pilar kedua adalah kepemimpinan nan kolektif bukan personal, nan menuntut kepemimpinan dibagi dan dikaderkan ke banyak pundak alih-alih dipusatkan demi membesarkan satu nama.

Pilar ketiga adalah kepemimpinan nan intrinsik bukan nominal, nan menegaskan wibawa pemimpin tumbuh dari kapabilitas dan keteladanan nyata, bukan sekadar melekat pada kedudukan alias gelar.

"Kepemimpinan nan menggerakkan adalah kepemimpinan nan membikin lembaga tetap melangkah meski orangnya berganti. Itulah nan membedakannya dari kuasa nan hanya hidup selama sosoknya berkuasa," ujar Sudirman, saat Bimtek Anggota DPRD PKS se-Kalimantan, Sabtu (13/6). 

Menurut Sudirman, bujukan personifikasi kekuasaan justru menguat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. Ia merujuk ahli ekonomi Dambisa Moyo nan dalam Edge of Chaos menilai politisi sekarang lebih sibuk memenangi pemilu daripada merawat kesehatan jangka panjang negaranya. Kondisi itu, kata Moyo, melahirkan mediokrasi, politik nan dikejar oleh urusan jangka pendek alih-alih kebijakan nan substantif. 

"Di ruang nan miskin pendapat jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas individual menggeser akuntabilitas publik," tutur Sudirman.

Kebutuhan memperkuat kepemimpinan institusional itu makin mendesak lantaran indikasi kemerosotan tata kelola sudah tampak. Hal itu disampaikan narasumber lain, Yanuar Nugroho.

 "Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara," ujarnya.

Sementara itu, Pengajar di STF Driyarkara, Yanuar Nugroho menyoroti satu bentuk konkret dari kemerosotan ialah kecenderungan menarik kembali kendali ke pusat. Ia menilai indikasi resentralisasi justru memperlemah lembaga di wilayah lantaran berlawanan dengan semangat reformasi. 

"Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, kudu dihentikan, lantaran melawan prinsip-prinsip otonomi daerah," tegasnya. 

Karena itu, Yanuar mendorong para kepala wilayah dan wakil rakyat di tingkat lokal merapatkan barisan untuk menegakkan kembali otonomi sebagai bentuk kepemimpinan institusional. 

"Bupati, Wali Kota, Gubernur, personil DPRD kudu merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar jika dipaksakan diurus secara sentralistik," ujarnya. (E-4)