Sudaryono Temui Purbaya, Begini Jadinya Perombakan Besar MBG!

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia-Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami perombakan besar. Penggunaan anggaran, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pemantauan menu makanan diubah menjadi lebih baik.

Hal ini terungkap setelah pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhir pekan lampau di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta.

Jumat (28/8/2026), pukul 10.00 WIB Sudaryono tiba di instansi Purbaya mengenakan batik lengan panjang berwarna hijau. Dia datang berbareng rombongan pejabat BGN.

"Ini intinya kita mau sinkronisasi semualah, saya kira ini kolaborasi," kata Sudaryono di lokasi.

MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Disampaikan saat kampanye dan direalisasikan pada tahun pertama usai terpilih.

Program ini menyantap anggaran ratusan triliun, mengalahkan prasarana nan sebelumnya menjadi konsentrasi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Maka layak ini menjadi perhatian publik secara keseluruhan. Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, penanammodal pun sempat dibuat was-was lantaran ada potensi memperlebar defisit anggaran di atas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertemuan sekitar 1 jam tersebut membahas banyak permasalahan. "Tentu saja lantaran memang segala sesuatu program itu tidak bisa juga dilepaskan dari anggaran," ujarnya.

Suspend 463 SPPG

BGN telah menetapkan sebanyak 27.022 SPPG dari total 27.485 unit nan terdaftar. Sementara itu, 463 SPPG lainnya untuk sementara disuspensi lantaran ditemukan sejumlah persoalan administratif maupun kelengkapan data.

"Hari ini kami laporkan bahwa kami sedang bereskan semua dari 27.485, kemudian kami sisir, sudah kami buat surat penetapan SPPG. Jadi SPPG itu melayani di mana, melayani sekolah di mana saja itu sudah kami tetapkan 27.022. Sisanya ada 463 nan kami suspend dikarenakan profilnya tidak komplit dan lain-lain," kata Sudaryono

Dari hasil verifikasi lebih lanjut terhadap 463 SPPG nan disuspensi tersebut, ditemukan sejumlah unit nan tidak layak untuk melanjutkan operasional program.

Sebanyak tujuh SPPG diketahui bermasalah, mulai dari dapur nan sudah lama tidak beraksi hingga letak dapur nan tidak ditemukan keberadaannya.

BGN pun memutuskan untuk mencoret ketujuh SPPG tersebut dari daftar pelaksana MBG dan memberlakukan suspensi permanen. Sementara itu, status ratusan SPPG lainnya nan tetap disuspensi bakal ditentukan setelah proses verifikasi dan perbaikan info selesai dilakukan.

Coret Sekolah Elit Penerima MBG

BGN telah melakukan penyisiran terhadap sekolah-sekolah swasta, khususnya sekolah elit, di seluruh Indonesia. Hasilnya, sekitar 80 sekolah dikeluarkan dari alokasi penerima MBG.

"Kita sudah sisir beberapa sekolah swasta nan memang swasta elit, nan saya kira tidak memerlukan MBG. Itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, nan kemudian sekolah swasta khususnya itu kita exclude untuk tidak mendapatkan MBG," kata Sudaryono

Selain sekolah swasta elit, BGN juga mengecualikan sejumlah sekolah berasrama alias pesantren nan dinilai telah mempunyai sistem pemenuhan makanan bagi siswanya secara mandiri.

"Termasuk sekolah-sekolah berasrama. Ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara, tidak kemudian mendapatkan MBG, lantaran itu sudah menjadi bagian dari aktivitas mereka sendiri-sendiri," ujarnya.

Sudaryono mengatakan status sekolah nan tidak mendapatkan alokasi MBG tersebut dapat dipantau melalui sistem Radar MBG nan digunakan pemerintah.

"Anda bisa cek di Radar MBG, misalnya masukkan saja sekolah misalnya JIS alias Cikal, alias Taruna Nusantara, kelak di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," katanya.

Penerima MBG Berkurang 6 Juta

Tak hanya mengecualikan sekolah nan dinilai tidak membutuhkan, BGN juga menemukan adanya info penerima faedah nan tercatat lebih dari satu kali. Penyisiran info tersebut membikin jumlah penerima faedah MBG berkurang sekitar 6 juta orang.

"Yang tahun ini kita lagi sisir, ada pengurangan sekitar 6 jutaan, 6 juta penerima manfaat," ungkap Sudaryono.

Ia menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah adanya penerima faedah nan tercatat di lebih dari satu lembaga pendidikan. Misalnya, seorang siswa terdaftar sebagai santri di pesantren sekaligus tercatat sebagai siswa SMP.

"Misalnya dia didaftar di pesantren, di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia selain di pondok pesantrennya kan dia rupanya siswa SMP," jelasnya.

BGN kemudian melakukan pencocokan dan penyisiran info untuk menghindari adanya penghitungan dobel penerima manfaat.

MBG Fokus ke Wilayah 3T

Sekitar 2.700 dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan telah siap beraksi di wilayah 3T, pondok pesantren, hingga daerah-daerah di luar Jawa nan tetap memerlukan jasa program.

"Kami berambisi di September ini kami bakal mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T. Ada 2.700 nan sudah siap, kemudian secara berjenjang bakal kami buka, termasuk di daerah-daerah nan memang banyak membutuhkan," kata Sudaryono

Saat ini, terdapat sekitar 13.000 dapur nan tetap berada dalam antrean aktivasi. Namun, BGN memastikan tidak seluruh dapur tersebut bakal langsung dioperasikan. Pemerintah melakukan verifikasi dan penyisiran untuk memastikan hanya dapur nan betul-betul siap nan bakal diaktifkan.

"Dari 13.000 nan antre itu kami sisir. Tidak semuanya langsung dibuka. Ada nan tetap berupa titik letak dan belum siap, itu kami exclude. nan sudah siap bakal kami aktivasi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing," ujarnya.

Tidak Ada Penambahan Anggaran 2026

Sudaryono menegaskan ekspansi MBG ini tidak bakal membebani anggaran negara pada tahun ini. BGN tidak bakal meminta anggaran tambahan. Menurutnya, pagu anggaran nan tersedia pada 2026 tetap cukup untuk mendukung pembukaan dapur baru secara bertahap.

"Insyaallah tidak perlu penambahan anggaran. Anggaran nan sekarang di 2026 ini bisa kami maksimalkan sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah dan sekolah-sekolah nan belum terlayani bisa terpenuhi," kata dia.

Skema Insentif SPPG Diubah

Purbaya menyampaikan perubahan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rp 6 juta per hari.

"Dia bilang bakal diubah agar lebih tepat sasaran," kata Purbaya. Secara lebih rinci bakal dijelaskan Sudaryono dalam waktu dekat.

Sebagaimana diketahui, pemberian insentif SPPG senilai Rp 6 juta per hari ini telah bergulir sejak masa kepemimpinan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Termuat dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.

Dalam keputusan itu, disebutkan Insentif akomodasi SPPG ditetapkan sebesar Rp6 juta per hari operasional dan diberikan berbasis kesiapan jasa (availability-based), bukan berbasis jumlah porsi nan diproduksi.

(mij/mij) [Gambas:Video CNBC]