Sudah Cicil Rp200 Juta, Rumah Ini Malah Ditawarkan Take Over Gratis

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena pemilik rumah nan menawarkan take over (TO) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara cuma-cuma kembali muncul. Salah satunya dialami Banana (nama samaran), seorang pemilik rumah di Kabupaten Bekasi nan mengaku sudah mengeluarkan lebih dari Rp200 juta selama mencicil rumah, tetapi sekarang memilih mengalihkannya tanpa meminta duit pengganti.

Banana mengambil keputusan tersebut setelah kondisi keuangannya berubah drastis. Bisnis nan dijalankannya ambruk sekitar dua tahun lalu, sementara pendapatan setelahnya belum kembali stabil.

"Jadi saya over angsuran lantaran 2 tahun nan lampau upaya saya ambruk dan mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Dari situ saya memang tetap punya tabungan namun pendapatan tetap sangat tidak stabil," kata Banana kepada CNBC Indonesia, Jumat (28/6/26).

Keputusan untuk melepas rumah secara cuma-cuma juga berangkaian dengan ketatnya persaingan di area tempat tinggalnya. Banyak unit serupa nan ditawarkan untuk dijual maupun disewakan, sehingga rumah nan dimilikinya susah mendapatkan pembeli meski sudah dipasarkan dalam waktu cukup lama.

"Saya mengusulkan TO cuma-cuma lantaran di perumahan ini banyak rumah serupa nan dijual ataupun dikontrakkan. Menurut saya persaingan di sini sangat sengit dan di ekonomi nan sedang susah ini memerlukan waktu nan lama untuk menjual rumah," ujarnya.

Dirinya sudah mencoba menjual rumah tersebut melalui langkah konvensional selama dua tahun. Setelah mempertimbangkan kondisi finansial dan akibat kredit, dia menilai take over cuma-cuma menjadi pilihan nan lebih masuk logika dibandingkan terus menggunakan tabungan untuk menutup cicilan.

"Setelah melalui banyak perhitungan, bakal lebih menguntungkan untuk mengalihkannya dengan cuma-cuma daripada terus menggerus tabungan saya alias mempertaruhkan nama baik (BI checking) saya," katanya.

Persoalan lain muncul dari sisi nilai rumah dan cicilan. Bagi calon pembeli nan bisa mengakses pembiayaan bank, rumah tersebut kudu bersaing dengan unit baru nan ditawarkan pengembang. Sementara itu, nilai angsuran nan kudu ditanggung dinilai membikin jumlah fans semakin terbatas.

"Kendalanya jika untuk orang nan bankable adalah bersaing dengan developer nan menjual rumah baru. Lalu nilai rumah dan cicilannya cukup mahal dan tidak banyak peminatnya. Lokasi juga tidak terlalu strategis dan pembangunannya sudah stuck alias tidak ada nan bisa dikembangkan lagi," ujar Banana.

Tekanan angsuran juga menjadi salah satu argumen Banana memilih melepas rumah tersebut. Cicilan nan sebelumnya berada di kisaran Rp4 juta per bulan sekarang meningkat menjadi sekitar Rp5,7 juta, dengan kembang floating nan bertindak saat ini sebesar 8,97%.

"Kemudian angsuran ini salah satu argumen juga. Awalnya Rp4 jutaan sekarang Rp5,7 juta, itu pun belum termasuk floating sesuai suku kembang saat ini. Sisa tenor Rp577 juta, kembang floating 8,97%, angsuran Rp5,7 juta. No denda, dijamin angsuran saat ini lancar. Sudah jalan 4 tahun, sisa 16 tahun lagi, bisa di-adjust lagi kok," pungkas Banana.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Syawali Pratama menilai perlu ada batas nan lebih jelas terhadap kenaikan kembang KPR floating. Tujuannya agar konsumen tidak menghadapi lonjakan angsuran nan terlalu besar di tengah masa kredit.

"Memang perlu kebijakan pemerintah, khususnya di sektor perumahan. Perlu batasan-batasan, bottom-nya berapa, upper-nya berapa. Kalau turun mungkin tidak mungkin, tapi jika naik maksimal sampai dua kali, mungkin itu bagus juga usulannya. Atau satu setengah," kata Syawali kepada CNBC Indonesia, Kamis (27/8/2026).

Bagi pengembang, kepastian mengenai skema pembiayaan juga krusial untuk menjaga ekosistem perumahan. Kenaikan angsuran nan terlalu tajam berpotensi membikin konsumen kehilangan keahlian bayar dan akhirnya memilih melepas rumah.

"Ini sangat perlu, sangat diperlukan intervensi dari pemerintah. Salah satu sektor perumahan ini kan sektor nan kudu dijaga, dilindungi. Ekosistemnya dijaga. Kalau tidak dijaga dan tidak terkendali, memang perlu tadi batasan-batasan bottom-nya berapa, upper-nya berapa," tutur Syawali.

(hoi/hoi) [Gambas:Video CNBC]