Subsidi Energi Rp210 Triliun Dinilai Tak Efektif Lagi

Pemerintah dinilai perlu segera mengubah pola subsidi daya agar tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap bentrok geopolitik. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera mengubah pola subsidi daya agar tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap bentrok geopolitik. Langkah ini krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil nan kian membebani finansial negara, terutama di tengah bentrok antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Percepatan kebijakan elektrifikasi serta ekspansi insentif daya berbasis listrik menjadi salah satu opsi nan dapat ditempuh. Ekonom Defiyan Cori menilai insentif tersebut perlu difokuskan kepada masyarakat, khususnya golongan berpenghasilan rendah, agar transisi daya melangkah lebih sigap dan efektif.

“Selain itu, pemerintah perlu melakukan proyek percontohan di beberapa wilayah untuk mempercepat migrasi penggunaan daya dari BBM dan LPG menuju listrik. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga krusial untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan daya listrik,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, bentrok Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat kebijakan elektrifikasi serta memperluas insentif daya berbasis listrik guna mengurangi ketergantungan impor.

“Perang di area Teluk berpotensi mengganggu jalur pengedaran daya global, terutama melalui Selat Hormuz nan menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berakibat pada pasokan daya Indonesia nan tetap berjuntai pada impor minyak dan gas,” katanya.

Defiyan menilai situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan daya nasional, terutama di tengah sasaran swasembada daya nan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain akibat pasokan, perang juga berpotensi mendorong kenaikan nilai minyak bumi nan pada akhirnya membebani anggaran subsidi daya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Data menunjukkan alokasi subsidi daya Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, subsidi daya tercatat Rp131,5 triliun, meningkat dari Rp95,7 triliun pada 2020. Pada 2022, realisasi subsidi daya naik menjadi Rp157,6 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar untuk subsidi BBM dan LPG impor.