Suahasil Pastikan Gaji PNS Ditransfer Langsung ke Rekening, Bantah Lewat Kopdes Merah Putih

Suahasil Pastikan Gaji PNS Ditransfer Langsung ke Rekening, Bantah Lewat Kopdes Merah Putih (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan skema pembayaran penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tetap dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening perbankan masing-masing pegawai. Hal ini sekaligus menepis wacana pembayaran penghasilan ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih nan sempat dimunculkan Kementerian Koperasi.

Suahasil menjelaskan, sistem pembayaran langsung alias Government to Person payment (G2P payment) merupakan bagian dari modernisasi dan peningkatan efisiensi pengelolaan perbendaharaan negara. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi finansial di seluruh lapisan masyarakat.

"Di dalam praktik kita lihat bahwa nan namanya jika pembayaran penghasilan itu ya idealnya dari rekening kas umum negara langsung dibayarkan kepada rekening dari pegawai negeri sipilnya PNS, TNI, Polri masing-masing punya rekening. Dan kita menginginkan apalagi bukan hanya PNS, TNI, Polri nan mempunyai rekening, tapi seluruh masyarakat Indonesia itu mempunyai rekening," ujar Suahasil usai aktivitas pelantikan Pejabat Eselon I Kemenkeu di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Suahasil menekankan bahwa sistem transfer langsung dari kas negara ini bukan sekadar rencana, melainkan praktik nan sudah melangkah konsisten, termasuk untuk pembayaran tunjangan pekerjaan pembimbing wilayah hingga penyaluran biaya perlindungan sosial (perlinsos).

"Jadi seluruh PNS, TNI, Polri apalagi tukin atas pekerjaan pembimbing nan saat ini tetap merupakan pegawai wilayah itu dibayarkan langsung. Kalau teman-teman media memperhatikan press conference APBN kita dari sejak beberapa waktu nan lalu, sering kita sampaikan pembayaran langsung atas tunjangan pekerjaan pembimbing langsung dari kas negara," katanya.

Dalam menerapkan skema G2P payment, Suahasil menyebut dua kunci utama nan wajib dipenuhi, ialah kevalidan info penerima serta kejelasan nomor rekening perbankan penerima manfaat.

"Yang krusial di dalam setting tersebut adalah nomor satu kita mempunyai daftar nama dari seluruh PNS, TNI, Polri. Daftar namanya valid, orangnya jelas, nomor rekeningnya jelas di bank nan mana dia jelas. Kedua, daftar pembimbing siapa saja namanya, nomor rekeningnya jelas ditransfer langsung," tegas Suahasil.