Pemkab Solok Percepat Pemutakhiran Data Kerusakan Akibat Bencana

Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mempercepat pemutakhiran info kerusakan akibat musibah untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahap kedua. Pembaruan ditargetkan selesai paling lambat awal November 2026 agar kebutuhan penanganan dapat diajukan dalam alokasi anggaran 2027.

Langkah tersebut menjadi salah satu hasil monitoring dan pertimbangan campuran nan melibatkan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, kementerian koordinator, Bappenas, BNPB, pemerintah daerah, serta tim master kebencanaan di Kabupaten Solok pada Selasa, (20/10).

Bupati Solok Jon Firman Pandu (Jon Pandu) mengungkapkan, berasas pendataan pihaknya, nilai kerusakan akibat musibah di Kabupaten Solok mencapai Rp2,010 triliun dan kerugian Rp1,710 triliun.

Adapun total dampaknya diperkirakan Rp3,721 triliun, sedangkan kebutuhan penanganan dalam Rencana Induk PRRP mencapai Rp2,212 triliun. Porsi terbesar diarahkan ke sektor sumber daya air sebesar Rp 1,088 triliun dan transportasi Rp 629,16 miliar.

"Pemulihan telah bergerak pada sektor hunian, konektivitas, pertanian, jasa publik, dan ekonomi masyarakat. Dari 35 ruas jalan dan enam jembatan terdampak, sebanyak 18 ruas jalan dan satu jembatan sedang dibangun. Pemulihan juga mencakup 1.500 hektare sawah, penyaluran support bibit, pakan, dan perangkat mesin pertanian, serta support kompor gas bagi 100 pelaku UMKM," ujar Jon Pandu dalam keterangan tertulis, Jum'at (23/10/2026).

Pemerintah Kabupaten Solok turut menyiapkan lahan relokasi terpadu seluas 3,5 hektare. Dari total luas tersebut, 2,5 hektare sedang dalam proses pengadaan tanah dan satu hektare lainnya berada pada tahap perencanaan.

Sejumlah akomodasi pendidikan, rumah ibadah, dan sistem penyediaan air minum juga telah selesai alias sedang ditangani. Ketua Tim Monev Gabungan Brigjen TNI Andre Julian menekankan pentingnya koordinasi sigap untuk mengurai hambatan teknis maupun administratif selama proses pemulihan.

"Diperlukan sinkronisasi teknis antara pemerintah pusat dan daerah, pengurangan ego sektoral, serta komunikasi nan sigap melalui posko untuk menyelesaikan hambatan di lapangan," tutur Andre.

Pemutakhiran info menjadi krusial lantaran Kabupaten Solok tetap menghadapi ancaman banjir, longsor, dan galodo pada puncak musim hujan.

Pemeriksaan area hulu sungai bakal diperkuat menggunakan pesawat nirawak untuk mendeteksi timbunan material longsor nan berpotensi menyumbat aliran air, kemudian ditindaklanjuti melalui pembersihan secara berjenjang oleh lembaga teknis.

Sistem peringatan awal juga bakal diperkuat melalui integrasi SIHA 3 dengan radar BMKG. Pemerintah wilayah berbareng kepolisian didorong menyusun prosedur operasi standar dan rencana kontingensi, termasuk penutupan sementara jalur rawan longsor andaikan kondisi dinilai membahayakan pengguna jalan.

Penanganan jangka panjang turut diarahkan pada kajian kepantasan pembangunan sabo dam, pemulihan sawah nan tertutup endapan, serta relokasi masyarakat dari area merah. Setiap pembangunan struktur pengendali sedimen perlu didukung studi teknis agar efektif melindungi permukiman tanpa mengubah aliran sungai dan memunculkan akibat baru.

Pada sektor ekonomi, pemerintah mendorong stabilisasi nilai beras dan bawang merah melalui kerjasama dengan BUMN serta pembelian hasil panen langsung dari petani. Sinkronisasi info penerima support sosial, support UMKM, dan support presiden juga diperkuat agar penyalurannya merata, sesuai kebutuhan, dan tidak tumpang tindih.

Pelaksanaan program bakal dipantau melalui dasbor spasial nan mengintegrasikan info kerusakan, letak pekerjaan, dan perkembangan penanganan. Inspektorat dan Kejaksaan turut didorong mendampingi penyelenggaraan anggaran agar seluruh program melangkah transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

(anl/ega)