Pemerintah mengungkapkan adanya pembengkakan jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi cuma-cuma (MBG). Jumlah titik SPPG nan membesar hingga ribuan, membikin finansial negara tekor Rp 1 triliun per bulan.
Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengungkap pembengkakan ribuan titik SPPG campuran dari dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan luar wilayah 3T. Zulhas mengatakan pembengkakan titik dapur MBG ini mengenai kasus dugaan jual beli titik SPPG.
"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. nan semestinya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, menurut Zulhas, rencana awal ada 2.000 titik SPPG di wilayah 3T. Namun, dalam temuannya, terdapat 8.617 titik.
"Nah, nan nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita nan utama lantaran memang tertinggal, ialah 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138," ujarnya.
Zulhas menilai kelebihan titik SPPG berakibat pada pengeluaran anggaran MBG senilai Rp 1 triliun setiap bulannya. Ketum Partai PAN itu meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan.
"Kalau lapak 6.877 penambahan, jika Rp 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada alias 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti jika 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini nan yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.
BGN Diminta Benahi Sekolah Elite Dapat MBG
Selain itu, Zulhas mengungkapkan banyak sekolah elite nan tidak memerlukan MBG, namun menerima. Sebaliknya, kata dia, tetap ada sekolah nan memerlukan program itu tapi belum tersentuh, khususnya di wilayah 3T.
"Dalam rangka perbaikan, kita perlu apa, refocusing agar penerima faedah ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah nan bagus ini bakal dilakukan langsung 1 bulan ini. Sekolah-sekolah nan elite, ya, memang enggak memerlukan makan bergizi," kata Zulhas.
"Yang memerlukan belum dapat, tapi nan enggak perlu dapat. Nah, ini bakal ditata lebih lanjut lantaran kita bakal konsentrasi kepada nan terlambat ini sangat terlambat 3T," lanjutnya.
Zulhas juga meminta pembenahan kualitas dapur nan berangkaian dengan kebersihan. Zulhas menegaskan tidak boleh lagi ada kasus keracunan.
"Karena kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada nan keracunan, gitu ya. Oleh lantaran itu, bakal konsentrasi ke sini dalam dalam bulan ini. Iya, sebulan kelak kita lihat lagi, ya," ujarnya.
Apakah Ribuan SPPG 'Bengkak' Bakal Ditutup?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan ada potensi ke arah penutupan SPPG nan membengkak. Menurutnya, tidak serta-merta langsung ditutup tapi bakal ditata ulang menyesuaikan kondisi lapangan.
"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana dong. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup alias tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat ya, dinventarisir kondisinya seperti apa. Kita juga tidak bisa langsung mengambil konklusi bahwa hanya merujuk kepada angka-angka kan tidak," kata Pras.
"Kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat, berbeda-beda tetapi nan pasti kudu semua itu sesuai dengan SOP sesuai dengan standar sesuai dengan prosedur gitu," lanjutnya.
Sejumlah massa nan menamakan diri MBG Watch menggelar demonstrasi di depan instansi Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (10/6/2026). (Rifkianto Nugroho/detikFoto)
Pras lantas menanggapi hebohnya nama-nama pemilik SPPG nan sekarang beredar. Pras menekankan bukan siapa pemiliknya nan dipersoalkan, melainkan penyelenggaraan SOP.
"Termasuk kalau, minta maaf, ya ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih pada nan tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main alias melanggar SOP-SOP nan sudah ditetapkan," ujarnya.
Sebagai elite Partai Gerindra, dia menegaskan tak ada petunjuk kader mempunyai dapur MBG. Pras mengatakan kepemilikan dapur MBG oleh personil partai merupakan urusan masing-masing.
"Termasuk, minta maaf, saya sebagai... bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra kan ada juga dibawa-bawa nama partai. Tapi nan bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada petunjuk institusional," ujarnya.
"Kalaupun ada nan dianggap kader alias perorangan, tentu atas ini masing-masing. Sekali lagi nan tidak boleh adalah melanggar ketentuan alias melanggar aturan," lanjutnya.
Kongkalikong Tersangka Atur Titik SPPGKejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan Asep Yusuf Somantri (AYS) sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Kejagung mengungkapkan peran Asep dalam kasus ini.
"AYS ini merupakan pihak swasta nan diminta oleh tersangka SS (Sony Sonjaya) selaku Wakil Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka penyelenggaraan program makan bergizi gratis," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Kejagung, Jakarta, Kamis (11/6).
Kejagung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Mereka ialah:
1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana
2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya
3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejagung setelah menjalani pemeriksaan mengenai kasus nan tengah ditangani penyidik. Momen penahanan tersebut menjadi perhatian publik lantaran terjadi hanya sehari setelah dirinya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. (Andhika Prasetia/detikFoto)
Kejagung menduga ada penyimpangan dalam tata kelola program MBG. Antara lain dugaan hubungan para tersangka dengan yayasan pengelola SPPG hingga dugaan mark up pengadaan motor listrik, sepatu, tablet serta televisi.
Syarief mengatakan Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk mengintervensi tim verifikator mitra MBG sehingga Sony mengetahui titik dapur nan kosong dan membatalkan status calon SPPG nan telah disetujui di portal mitra MBG.
"Bahwa Saudara SS melawan norma memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur nan kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG nan mendaftar pada portal mitra MBG nan semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya," ucapnya.
Selain itu Asep diduga memfasilitasi calon SPPG nan baru mendaftar di portal meski pendaftaran sudah tutup. Asep juga diduga memberikan sejumlah duit kepada Sony.
"Saudara AYS memfasilitasi SPPG nan baru mendaftar portal nan sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Saudara AYS secara melawan norma memberikan sejumlah duit ya kepada tersangka SS," ucapnya.
(rfs/isa)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·