Mantan Menkeu Usul ke Prabowo: SDA RI Harus Dikelola Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai pengelolaan kekayaan alam di Indonesia memang kudu dipegang oleh pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan hingga nilai tukar rupiah, dibandingkan diberikan kepada swasta.

"Kita kuat kok kita dengan sumber-sumber alam kita, tapi dikasihkan ke swasta. Swastanya taruhnya (uang) di luar negeri, luar negeri nan enak," ucapnya di aktivitas KONEKSI CNBC Indonesia dikutip Kamis (11/6/2026).

Sementara itu, swasta bisa saja ikut mengelola dengan porsi nan lebih kecil, misalnya dengan saham 20%.

"Yang krusial itu adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Pasal 33 ada, ya kudu kita laksanakan," ujarnya.

Langkah lain nan bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat nilai tukar rupiah menurut Fuad adalah dengan melakukan sekuritisasi tambang emas sebagai langkah mempertahankan kekuatan nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.

Fuad bercerita adalah salah satu potensi emas di wilayah Wabu nan menurut studi bisa melampaui Freeport. Dirinya mengatakan bahwa tambang emas di sana bisa disekuritisasi dengan denominasi rupiah.

"Sekuritisasi untuk mempertahankan jangka panjangnya nilai tukar rupiah," imbuh Fuad.

Fuad mengatakan selama ini kekayaan alam di Indonesia sudah terlalu banyak dicuri dan dirampas oleh pihak-pihak pencuri nan sangat merugikan Indonesia.

"Jadi jika melalui pemerintah agar dolarnya masuk pemerintah, ada wujudnya, rupiah menguat," ujarnya.

Dirinya memberikan contoh saat era presiden Soeharto menerapkan pasal 33 UUD tersebut, utamanya untuk komoditas minyak dan gas bisa mengoptimalkan persediaan devisa.

Begitu juga misalnya di luar negeri, seperti Arab Saudi, di mana pengelolaan sumber daya alam dipegang oleh pemerintah dapat mempertebal persediaan devisa sehingga memperkuat nilai tukar riyal terhadap dolar.

Fuad mengatakan bahwa saat ini sudah banyak pencuri nan menggerogoti kekayaan Indonesia.

Hal ini bisa terlihat dari dua parameter kasat mata, ialah pertumbuhan ekonomi dan tax ratio.

Misalnya saja era presiden Jokowi, kata Fuad, di mana mulai menggalakkan tambang dan sawit sebagai pendorong ekonomi, namun hasilnya pertumbuhan ekonomi tetap di 5% dan tax ratio menjadi single digit.

"Karena apa? Mereka nyurinya itu kelewatan juga. Sawit bilangnya sekian juta hektare, nyatanya berlipat sebenarnya. Kalau tambangnya juga, sampai diakui oleh pemerintah, kan ada ribuan tambang ilegal. Tambang ilegalnya begitu banyak. nan pegang izin pun tambang terlarangan juga. Udah lah nan itu rimba lindung, kubat saja gitu," ujarnya.

"Sampai udah berlubang-lubang, kubangan di Kalimantan, jika kita lihat dari atas, di Sulawesi, Sumatra banjir, itu mereka sudah tidak ada rasa simpati pun kepada Republik Indonesia. Sudah kelewatan."

Namun, meskipun sudah banyak kasus pencurian hingga pemerintah mengakui sudah banyak tambang ilegal, Fuad memandang pemerintah tidak tegas dalam menindak. Hal ini membikin para pencuri tetap berani melakukan tindakan ilegal.

"Salahnya itu satu, kita tidak melakukan penegakan norma dengan baik. Kalau ada orang salah, diakomodasi," imbuhnya.

(mij/mij)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]