Soroti Masalah Sampah, DPRD DKI Minta Pramono Maksimalkan Target RDF Rorotan

RDF Rorotan (Foto: DLH Jakarta)

JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, menyoroti sampah di Jakarta nan tetap menjadi masalah krusial. Ia pun menyinggung pernyataan Gubernur Pramono Anung mengenai sasaran pengolahan 1.000 ton sampah per hari di RDF Plant Rorotan dianggap sudah sangat baik.

Padahal, pernyataan tersebut justru seperti pengakuan tidak langsung atas belum optimalnya pengelolaan proyek senilai Rp1,28 triliun. Apalagi, akomodasi pengolahan sampah nan sejak awal dirancang bisa mengolah 2.500 ton sampah per hari hingga sekarang baru ditargetkan beraksi sekitar 40 persen dari kapasitasnya.

“Analogi sederhananya, jika kita membeli mobil seharga Rp1,28 triliun dan mobilnya hanya bisa jalan 40 persen dari kecepatan nan dijanjikan, apakah itu sudah sangat baik? Pernyataan itu bukan berita baik. Itu pengakuan bahwa ada nan tidak beres, dan pemerintah memilih membingkainya sebagai pencapaian,” ujar Fuadi dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Fuadi menambahkan, terdapat tiga persoalan utama, nan pertama kegagalan perencanaan teknis. Teknologi RDF semestinya mengolah sampah nan telah dipilah dan relatif kering, sementara sampah nan masuk ke Rorotan tetap bercampur dan basah sehingga mesin kudu bekerja dua kali untuk memilah sekaligus mengolah.

Kedua, kegagalan pengawasan kontrak. Ia menyebut seluruh nilai perjanjian Rp1,28 triliun telah dicairkan, namun akomodasi tersebut belum beraksi sesuai spesifikasi nan dijanjikan. Selain itu, pelanggaran SOP oleh pengelola disebut terjadi berulang kali tanpa adanya hukuman kontraktual nan diumumkan kepada publik.

Adapun nan ketiga, ialah kegagalan komunikasi kepada masyarakat. Fuadi menilai penduduk di area Rorotan sebagai pihak terdampak tidak memperoleh sistem info nan jujur dan proaktif sejak awal sebagai langkah pencegahan.

“Tiga kegagalan itu bukan kebetulan nan datang bersamaan. Itu gambaran dari proyek nan dari awal tidak dikelola dengan serius. Dibangun terburu-buru, dibayar lunas di muka, lampau ketika bermasalah publik diminta bersabar,” katanya.