Soal Arah Pembangunan, Indonesia Dinilai Tak Kekurangan Sumber Daya

Hardjuno Wiwoho (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA — Arah pembangunan bangsa perlu kembali berorientasi pada penguatan masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan semestinya tidak berakhir pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi juga mencakup keahlian masyarakat memperoleh faedah dan menjadi lebih berdikari secara ekonomi.

Menurut Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho, Indonesia perlu melakukan pertimbangan terhadap kebijakan pembangunan nan selama ini berjalan. Besarnya proyek dan tingginya nomor pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan andaikan hasilnya belum bisa memperluas kesejahteraan dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat secara merata.

Ia kemudian menyinggung pengalaman pembangunan Tiongkok sebagai salah satu bahan pembelajaran. Ia memandang sejumlah momentum krusial dalam politik Tiongkok tahun ini, ialah peringatan 100 tahun kelahiran Jiang Zemin, wafatnya mantan Perdana Menteri Zhu Rongji, serta Sidang Pleno Kelima Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, dapat menjadi momentum untuk memandang gimana sebuah negara mengevaluasi perjalanan pembangunannya.

“Yang perlu kita pelajari bukan sistem politik Tiongkok, tetapi keberanian sebuah bangsa untuk terus mengevaluasi arah pembangunannya. Indonesia juga kudu berani bertanya: pembangunan nan kita jalankan selama ini sebenarnya hendak membawa rakyat ke mana?” ujar Hardjuno dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Hardjuno mengatakan, pertumbuhan ekonomi selama ini kerap menjadi tolok ukur utama pembangunan. Padahal, konstitusi telah memberikan landasan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berasas kerakyatan ekonomi dengan orientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pertumbuhan perlu diikuti dengan pemerataan faedah dan peningkatan kapabilitas ekonomi masyarakat.

“Pertumbuhan penting, investasi penting, industrialisasi juga penting. Tetapi semuanya adalah alat. Tujuan akhirnya adalah rakyat semakin produktif, mempunyai aset, memperoleh pekerjaan nan layak, dan mempunyai kesempatan untuk naik kelas. Kalau ekonomi tumbuh tetapi kekayaan semakin terkonsentrasi, kita perlu berani mengatakan ada nan kudu diperbaiki dari arah pembangunan kita,” tuturnya.

Untuk mewujudkan perihal tersebut, Hardjuno mendorong penguatan sektor-sektor nan bergesekan langsung dengan perekonomian masyarakat, seperti UMKM, koperasi, pertanian, industri nasional, dan pembuatan lapangan kerja. Ia menegaskan, ekonomi kerakyatan tidak identik dengan penolakan terhadap investasi alias pasar, melainkan memerlukan peran negara untuk memastikan faedah pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih luas.