Selewengkan Bansos, 49 Pendamping PKH Dipecat dan 500 Kena Sanksi!

Menteri Sosial Saifullah Yusuf namalain Gus Ipul (foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tidak main-main terhadap oknum nan terbukti menyelewengkan support sosial (bansos). Sepanjang tahun 2025, tercatat 49 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diberhentikan secara tidak hormat lantaran terbukti melakukan penyelewengan.

Selain pemecatan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah memberikan peringatan keras kepada 500 pendamping PKH lainnya nan terindikasi melakukan pelanggaran prosedur. Ketegasan ini terus bersambung hingga April 2026, di mana sudah ada 4 oknum pendamping PKH nan kembali dipecat.

“Kalau tahun lampau itu sudah ada 49 nan kita berhentikan. Lalu nyaris 500 nan kita beri peringatan. Nah, di 2026 ini, sampai April, baru ada 4,” ungkap Gus Ipul, Senin (27/4/2026).

Gus Ipul menekankan, bahwa Kemensos sekarang menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi dan aplikasi untuk mendeteksi penyimpangan di lapangan secara real-time. Ia mengingatkan para pendamping nan berstatus PPPK untuk menjaga sumpah kedudukan dan bekerja secara profesional.

“Jangan main-main untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur nan ada, kudu profesional. Saya ingatkan terus para pendamping, jangan sampai bertindak sendiri. Kalau mereka main-main sendiri, ya mereka kena sendiri,” tegasnya.

Gus Ipul menyatakan, jika ditemukan bukti kuat adanya penyalahgunaan dana, Kemensos bakal langsung melakukan pemecatan tanpa kudu menunggu putusan tetap (inkrah) dari pengadilan. Hal ini dilakukan demi menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

“Ada nan penyalahgunaan dana, apalagi ada nan sampai ke kepolisian. Di beberapa titik ada nan sampai ke pengadilan. Jadi jika indikasinya sudah sampai di situ, ya langsung kita berhentikan. Tidak perlu menunggu putusan pengadilan,” kata Gus Ipul.