Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku terkejut dengan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilu 2029 digelar lebih cepat. Hasto menilai wacana tersebut merupakan tindakan antidemokrasi.
Hasto menyebut pernyataan Budi Arie disampaikan dalam sebuah forum tertutup nan turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Ya, kami sangat kaget dengan pernyataan itu lantaran itu dalam suatu forum nan tertutup nan dihadiri oleh Jokowi. Sehingga dengan adanya suatu skenario-skenario seperti itu adalah suatu tindakan antidemokrasi,” kata Hasto kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).
Hasto menegaskan PDI Perjuangan tetap berpegang pada penyelenggaraan Pemilu 2029. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kerakyatan tetap melangkah sesuai sistem nan berlaku.
“Sikap PDI Perjuangan adalah Pemilu 2029, dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem kerakyatan kita,” ujarnya.
Menurut Hasto, masyarakat nan tidak puas terhadap pemerintah tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik melalui sistem demokratis. Dia meminta pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lainnya terbuka terhadap aspirasi serta kritik masyarakat.
“Kalau ada nan tidak puas, maka salurkan beragam kritik itu, dan kemudian kami PDI Perjuangan mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain untuk mendengarkan bunyi rakyat, mendengarkan kritik,” katanya.
Hasto menilai keterbukaan terhadap kritik merupakan perihal nan kudu dimiliki seluruh pihak nan berada dalam pemerintahan, termasuk DPR.
“Karena siapa pun nan ada di dalam pemerintahan, termasuk DPR, itu juga kudu membuka dirinya terhadap beragam kritik,” ujarnya.
Hasto menegaskan segala corak upaya nan dinilai bertentangan dengan konstitusi tidak boleh dibiarkan.
“Nah, itulah beragam upaya-upaya nan inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini,” tandas Hasto.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·