Satgas 'Bentukan Prabowo' Tuntaskan 45 Kasus Investasi dalam 6 Bulan

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menciptakan suasana investasi nan kondusif guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 di depan puluhan duta besar dan perwakilan negara sahabat serta organisasi internasional.

Strategi utama nan diusung adalah melalui pendekatan praktis penyelesaian halangan investasi melalui Kanal Debottlenecking untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta nan mendominasi 90% aktivitas ekonomi nasional.

Dalam seminar internasional berjudul "Debottlenecking Channel" nan diselenggarakan di Aula Dhanapala, Jakarta pada Selasa (12/5), Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah sekarang beranjak dari sekadar pembenahan izin di atas kertas menuju penyelesaian masalah riil nan dihadapi penanammodal di lapangan.

Purbaya menjelaskan pemerintah telah memperkuat pedoman legal upaya ini melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026 nan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) dengan konsentrasi percepatan paket ekonomi, debottlenecking (penguraian hambatan) investasi, dan perizinan. Satgas ini dipimpin oleh Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua.

"Kami melakukan sidang mingguan berasas laporan dari pelaku upaya nan menghadapi hambatan. Pendekatan ini lebih sigap dan memberikan hasil nan lebih baik lantaran kami menangani masalah nyata," ujar Purbaya.

Hingga saat ini, Satgas P3-MPPE telah mencatat adanya 142 keluhan nan masuk melalui saluran resmi, 83 kasus di antaranya telah dibahas melalui sidang nan terbuka bagi publik dan media guna menjamin transparansi.

"Sebanyak 45 kasus telah sukses diselesaikan sepenuhnya dan dalam kurun waktu enam bulan terakhir, satuan tugas ini telah mengamankan nilai investasi sekitar US$ 25 hingga US$ 30 miliar," papar Purbaya.

Dia pun menjelaskan bahwa Kemenkeu bakal mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendukung reformasi struktural di beragam sektor. Salah satunya adalah revitalisasi industri tekstil melalui penyediaan likuiditas nan terjangkau lewat Eximbank guna memperbarui permesinan dan meningkatkan daya saing global.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan industri nan komprehensif, antara lain melalui insentif unik bagi industri kendaraan listrik nan menggunakan baterai berbasis nikel. Pemerintah juga mendorong hilirisasi melalui pajak ekspor bahan baku dan insentif bagi produk turunan CPO guna menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri.

Untuk mempermudah investor, pemerintah menyediakan saluran pelaporan melalui situs web khusus. Menkeu juga menegaskan bahwa Satgas mempunyai kewenangan lintas kementerian untuk melakukan intervensi norma jika ditemukan proses nan melambat di lembaga tertentu.

"Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami bakal memastikan halangan tersebut dihilangkan secepat mungkin," pungkas Menkeu di hadapan para duta besar dan asosiasi upaya internasional.

(haa/haa)

Add