Said Cermati Target Ekonomi hingga Ketahanan Pangan di KEM PPKF 2027

Jakarta -

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto nan menyampaikan langsung Pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Langkah tersebut menjadi tradisi baru dalam penyampaian arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

"Kami mengapresiasi, ketika Presiden Prabowo membikin tradisi baru kenegaraan, dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," kata Said dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Namun, Said mencermati beragam dugaan ekonomi makro 2027 nan diusulkan pemerintah, mulai dari sasaran pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5%, inflasi 1,5-3,5%, hingga kurs Rp16.800-17.500 per dolar AS.

Said menilai pertumbuhan ekonomi nan tinggi dan berkepanjangan krusial untuk membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut kudu melangkah seiring dengan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan nan perlu diantisipasi pemerintah dalam menjalankan delapan Program Prioritas Nasional nan tertuang dalam KEM PPKF 2027, mulai dari kedaulatan pangan, daya dan air, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi dan industrialisasi.

Menurut Said, ancaman perubahan suasana menjadi salah satu perhatian utama lantaran berpotensi mengganggu program ketahanan pangan dan air.

"BMKG memperingatkan, kita kudu bersiap menghadapi El Nino Godzila, alias musim kering nan panjang. Keadaan ini bisa menakut-nakuti program kedaulatan pangan, dan air. Oleh karena itu mitigasinya kudu sedini mungkin," ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti ketahanan daya nasional di tengah gejolak geopolitik global. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki sinkronisasi produksi dan konsumsi daya dalam negeri serta memastikan subsidi daya tepat sasaran.

"Kami berambisi pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Said juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan bingkisan demografi nan diperkirakan berhujung pada 2041. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja perlu dipercepat agar bisa mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Saat ini, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tetap berada di kisaran 19%, sementara negara industri umumnya mempunyai kontribusi sekitar 30% terhadap PDB.

"Membangun negara industri tidaklah mudah, namun jalan terjal itu kudu kita lalui," ujar Said.

Menurutnya, pemerintah perlu menentukan sektor industri prioritas nan mempunyai daya saing, bisa menyerap tenaga kerja, serta menjawab kebutuhan industri masa depan agar transformasi ekonomi nasional dapat melangkah lebih efektif.

(akd/ega)