Sah! Negara Ini Pisah dari Raja Inggris

6 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah baru Antigua dan Barbuda resmi dilantik dengan patokan sumpah kedudukan baru nan tak lagi mencantumkan kesetiaan kepada Raja Inggris. Langkah ini menandai babak baru bagi negara kepulauan di area Karibia tersebut dalam mendefinisikan identitas politiknya.

Dalam pelantikan nan digelar Selasa waktu setempat, personil kabinet untuk pertama kalinya mengucapkan sumpah tanpa menyebut Raja Charles III maupun mahir waris Kerajaan Inggris. Sebagai gantinya, pejabat negara sekarang hanya menyatakan kesetiaan kepada Antigua dan Barbuda, konstitusi, serta norma negara itu.

Perubahan tersebut terjadi setelah parlemen Antigua dan Barbuda menyetujui amandemen konstitusi pada akhir tahun lalu. Meski demikian, negara itu tetap mempertahankan status sebagai monarki konstitusional di bawah Persemakmuran Inggris.

Antigua dan Barbuda sendiri memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1981. Namun hingga kini, Raja Inggris tetap berstatus sebagai kepala negara simbolis.

Pelantikan kabinet baru juga berjalan tak lama setelah Perdana Menteri (PM) Gaston Browne kembali memenangkan pemilu untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Kemenangan tersebut memperpanjang kekuasaan Partai Buruh Antigua dan Barbuda nan telah berkuasa lebih dari satu dekade.

Browne sebelumnya memutuskan mempercepat agenda pemilu nyaris dua tahun lebih awal guna memperoleh mandat baru di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hasilnya, partainya menang telak dengan menguasai 15 dari 17 bangku parlemen.

Meski sumpah kedudukan telah diubah, Antigua dan Barbuda tetap menjadi personil Persemakmuran. Raja Inggris juga tetap mempertahankan perannya sebagai kepala negara formal.

Saat ini, terdapat 15 dari total 56 negara Persemakmuran nan tetap mengakui raja Inggris sebagai penguasa mereka. Barbados menjadi negara Karibia terbaru nan memutus hubungan monarki dengan Inggris pada 2021, namun tetap berada di dalam Persemakmuran.

Perdebatan mengenai masa depan monarki juga semakin menguat di Inggris sendiri. Survei British Social Attitudes 2025 menunjukkan support terhadap lembaga kerajaan turun ke level terendah sejak pencatatan dimulai pada 1983.

Dalam survei tersebut, hanya 51% responden nan menyatakan mendukung keberlangsungan monarki Inggris.

(tfa/sef)

Add