Dengar Kabar Minyakita Langka, Ini Respons Mendag dan Zulhas

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons keluhan soal Minyakita nan tetap susah ditemukan di sejumlah pasar di Jakarta, seperti di Pasar Senen dimana stoknya kosong. Pemerintah memastikan stok minyak goreng rakyat tersebut dalam kondisi aman.

Menurut Budi, masyarakat perlu memandang posisi Minyakita sebagai bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO), sehingga jumlah distribusinya memang tidak sebesar minyak goreng komersial lainnya.

Ia menjelaskan, Minyakita sejatinya merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai minyak goreng di pasar, bukan untuk mendominasi pasokan.

"Minyakita itu kan minyak DMO. Saya selalu sampaikan Minyak DMO itu Minyak nan didistribusikan alias mandatori lantaran adanya ekspor. Jadi jumlahnya tidak seperti jumlah Minyak nan lain," kata Budi saat ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Budi mengatakan, keberadaan Minyakita berfaedah sebagai penyeimbang, agar nilai minyak goreng lain tidak melonjak terlalu tinggi.

"Tapi kan kita kudu jaga. Karena itu sebenarnya Minyakita instrumen untuk stabilisasi harga. Jadi fungsinya itu penyimbang. Penyimbang agar nilai nan naik, nilai nan (migor) lain menjadi tidak naik. Fungsinya itu sebenarnya," jelasnya.

Menanggapi laporan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi Kemendagri, nan menunjukkan nilai rata-rata minyak goreng curah, minyak goreng bungkusan premium, dan Minyakita nan sudah di atas Rp19 ribu per liter, Budi menyebut kondisi itu dipengaruhi kenaikan nilai crude palm oil (CPO) dunia.

"Kalau kita lihat memang seperti itu. Karena memang minyak goreng premium, kemudian di luar Minyakita, pasti dia menyesuaikan dengan nilai CPO nan sudah lagi naik sekarang ya, kemudian nilai minyak pengedaran dan sebagainya," ujar dia.

Ia berharap, nilai minyak goreng bisa kembali turun setelah kondisi pengedaran dan nilai mulai normal.

"Yang mudah-mudahan jika semuanya sudah normal kembali, nilai juga mulai turun ya, lantaran situasinya memang harganya minyak lagi naik," kata Budi.

Budi juga memastikan stok Minyakita secara nasional tetap aman. Menurut dia, persoalan utama nan terjadi saat ini lebih banyak mengenai distribusi, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku.

"Stoknya kondusif nggak ada masalah, stoknya aman. Kalau nan wilayah Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi. Makanya kita selalu minta Bulog," ujarnya.

Karena itu, pemerintah mendorong penyaluran Minyakita melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food agar pengedaran ke wilayah timur lebih lancar.

"Ya salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur, lantaran distributornya kan di sana nggak banyak," terang Budi.

Ia menambahkan, sejauh ini penyaluran Minyakita melalui BUMN pangan apalagi sudah melampaui ketentuan minimal.

"Jadi minimal kan 35%, ya pada prinsipnya pihak produsen tidak ada masalah. Artinya jika kelak kuotanya lebih dari 35% juga nggak masalah. Sekarang juga sudah lebih dari 50% ya nan disalurkan oleh BUMN Pangan," ujarnya.

Budi berambisi pengedaran ke Papua dan Maluku bisa segera membaik. "Semoga lancar semua pengedaran ke Papua dan Maluku juga sigap selesai," kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, nilai Minyakita di wilayah Jawa dan Sumatra sebenarnya sudah relatif sesuai nilai satuan tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

"Minyak goreng dapat info saya, sudah berapa hari ini kami rapatkan. Untuk Pulau Jawa, Pulau Sumatra, boleh dilihat di SP2KP, nan dekat memang biru. Biru-hijau itu artinya sesuai HET," ujar Zulhas dalam kesempatan nan sama.

Namun, Zulhas mengakui nilai Minyakita tetap mahal di Papua dan Maluku akibat tingginya biaya pengedaran dan transportasi.

"Tetapi nan mahal itu di Maluku dan Papua. Artinya apa? Artinya transportasi," kata dia.

Pemerintah pun meminta Bulog mempercepat suplai ke wilayah tersebut, termasuk melalui support subsidi transportasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kita minta agar ini bisa dihandle oleh Bulog segera mensupply daerah-daerah termasuk Papua dan Maluku. Nanti juga dengan Kementerian Perhubungan. Karena Kemenhub itu memberikan subsidi transportasi agar transport nya dapat subsidi ya sehingga nilai bisa ditekan," pungkas Zulhas.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]