Rudianto Lallo Dukung Kapolri Usut Tuntas Karhutla di Kalimantan

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengapresiasi langkah sigap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam merespons kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan. Rudianto menilai Polri nan tidak hanya membantu proses pemadaman, tetapi juga langsung melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap penyebab kebakaran.

"Saya mengapresiasi langkah sigap Kapolri dan jejeran dalam merespons karhutla di Kalimantan. Penanganannya memang kudu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya memadamkan api, tetapi juga mengungkap penyebab dan pihak nan bertanggung jawab," kata Rudianto dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Rudianto menilai mobilitas sigap Polri krusial mengingat karhutla di Kalimantan telah menjadi persoalan serius. Selain menakut-nakuti lingkungan, kebakaran juga berakibat langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat asap nan ditimbulkan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan penanganan karhutla di sejumlah provinsi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hingga Jumat (21/8), kejadian karhutla tetap ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat dinamika titik panas di Kalimantan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), pada 17 Agustus 2026 terdeteksi 93 titik panas berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 28 titik di Kalimantan Tengah, dan dua titik di Kalimantan Selatan.

Pada 18 Agustus, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun menjadi 15 titik, namun di Kalimantan Tengah meningkat menjadi 73 titik dan Kalimantan Selatan 21 titik. Di tengah situasi tersebut, Kapolri memastikan jajarannya telah melakukan penyelidikan dan investigasi untuk mengetahui penyebab karhutla di Kalimantan.

Sejumlah orang juga telah diamankan dan proses pendalaman tetap dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Rudianto menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak semestinya hanya berorientasi pada pemadaman.

"Kalau memang ditemukan unsur kesengajaan alias pelanggaran hukum, tentu kudu diproses secara tegas dan transparan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban lantaran kebakaran nan sebenarnya bisa dicegah," ujarnya.

Legislator Partai NasDem itu juga mendorong Polri memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Kemenhut, BNPB, serta unsur mengenai lainnya. Menurut dia, penanganan karhutla memerlukan kerja terpadu lantaran persoalannya menyangkut lingkungan, keselamatan masyarakat, sekaligus aspek penegakan hukum.

Pemerintah telah memperkuat operasi terpadu penanganan karhutla di Kalimantan. Kemenhut menyebut sebanyak 12.880 personel campuran dari beragam unsur telah dilibatkan dalam penanganan karhutla di wilayah tersebut.

Selain operasi pemadaman darat, pemerintah juga mengerahkan support udara dan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengendalikan kebakaran. BNPB sebelumnya juga telah menyiagakan operasi darat dan operasi modifikasi cuaca di enam provinsi prioritas rawan karhutla.

Rudianto berambisi langkah penegakan norma nan dilakukan Polri dapat melangkah ahli dan berbasis bukti. Rudianto menilai pengungkapan tokoh di kembali karhutla krusial sebagai bagian dari upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.

"Yang kita harapkan bukan hanya api padam, tetapi ada pengaruh pencegahan. Kalau ada pihak nan terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum, kudu ada pertanggungjawaban nan jelas," katanya.

Rudianto juga mengingatkan agar proses penyelidikan tidak berakhir pada pelaku di lapangan, andaikan nantinya ditemukan indikasi adanya pihak lain nan memberikan perintah, memfasilitasi, alias memperoleh untung dari pembakaran lahan.

"Polri kudu mengusut secara tuntas berasas perangkat bukti. Siapa pun nan terbukti terlibat kudu diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Rudianto.

Apresiasi tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap karhutla di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (22/8), turun langsung ke Kalimantan untuk memimpin penanganan karhutla dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, serta serentak.

Bagi Rudianto, keterlibatan seluruh unsur pemerintah, termasuk Polri, menunjukkan bahwa karhutla kudu dipandang sebagai persoalan serius nan memerlukan respons negara secara menyeluruh.

"Ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat dan penegakan hukum. Karena itu, langkah sigap Kapolri untuk melakukan penyelidikan sekaligus membantu penanganan di lapangan patut kita dukung," imbuhnya.

(rfs/dhn)