Rieke PDIP Minta BPIP Tunda Bikin Pusat Diklat Rp 343 M, Ungkit Arahan Mega

Jakarta -

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta tambahan anggaran unik untuk pembangunan pusat pendidikan dan training (Diklat) pembinaan Pancasila senilai Rp 343 miliar. Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka meminta BPIP menunda perihal tersebut seraya mengingatkan kondisi fiskal RI sedang tak baik-baik saja.

Adapun dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Yudian mengatakan pagu sugestif nan didapat BPIP untuk anggaran 2027 di nomor Rp 141.069.079.000 (Rp 141 miliar). Pihaknya pun mengusulkan tambahan anggaran Rp 370 miliar ke DPR.

Namun, Yudian meminta kembali adanya anggaran unik untuk tempat penyelenggaraan Diklat PIP. Pihaknya menyebut butuh anggaran Rp 343 miliar.

"Pimpinan dan personil Komisi XIII nan kami hormati, selain dari permohonan penambahan anggaran setelah pagu sugestif nan kami sampaikan di atas, saat ini kami juga mempunyai kebutuhan untuk tempat penyelenggaraan diklat PIP. Pengadaan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan training pembinaan Pancasila bakal dimanfaatkan untuk. Satu, diklat kedudukan ketua tinggi pratama dan madya di seluruh Indonesia nan sekiranya sekitar berjumlah 20.767 orang," ujar Yudian dalam rapat.

Ia menyebut BPIP juga memerlukan lapangan dan ruangan diklat untuk calon Paskibraka. Yudian mengatakan dugaan lahan nan dibutuhkan seluas 7 hektar.

"Pemusatan calon paskibraka tingkat pusat nan memerlukan lapangan dan ruangan diklat. Potensi calon paskibraka adalah sebanyak tiga pasang dari setiap provinsi di Indonesia alias 228 orang," ujar Yudian.

"Dengan dugaan luas lahan nan dibutuhkan adalah sekitar 7 hektar. Anggaran nan dibutuhkan adalah sebesar Rp 343 miliar dengan rincian peruntukan sebagaimana dapat dilihat dalam bahan paparan," tambahnya.

Di kesempatan tersebut, personil Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, tak sepakat dengan tambahan anggaran BPIP untuk pusat diklat. Ia mengatakan kondisi fiskal RI sedang tak baik-baik saja.

"BPIP mengusulkan pembangunan pusat pendidikan dan training senilai Rp 343 miliar. Tadi telah disampaikan kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Nilai ini setara sekitar 67% dari total kebutuhan anggaran BPIP setelah penambahan, dan apalagi lebih besar dari total anggaran program pembinaan ideologi Pancasila nan diusulkan," ujar Rieke.

Legislator PDIP ini menekankan pengarahan Ketumnya Megawati Soekarnoputri untuk menggunakan anggaran dengan bijak. Setiap rupiah nan dikeluarkan mesti sesuai dengan petunjuk pasal 3 dan 4 Perpres 7/2018.

"Dengan demikian persoalan utama BPIP bagi kami, juga atas pengarahan dari ketua umum kami tentu saja Ibu Mega, bukan hanya persoalan keterbatasan anggaran, tetapi juga perlunya memastikan bahwa setiap rupiah nan diusulkan, betul-betul digunakan untuk melaksanakan mandat nan diberikan oleh Perpres nomor 7 tahun 2018," ujar Rieke.

"Rekomendasinya pertama, menyetujui tambahan anggaran nan secara langsung berangkaian dengan penyelenggaraan petunjuk pasal 3 dan 4 Perpres 7/2018, terutama pengkajian kebijakan, penyelarasan regulasi, standarisasi materi pendidikan dan training serta pengukuran aktualisasi dan pelembagaan Pancasila," kata dia.

Rieke mengusulkan menunda persetujuan pembangunan diklat BPIP tersebut hingga tersedia kajian kebutuhan, manfaat, dan analisa biaya. Ia juga memerintahkan agar BPIP mengevaluasi pengganti pemanfaatan akomodasi pendidikan milik negara nan telah tersedia.

"Kemudian nan keempat, menunda, kami menunda persetujuan pembangunan pusat pendidikan dan training BPIP senilai Rp 343 miliar sampai tersedia kajian kebutuhan, kajian biaya dan manfaat, serta pertimbangan pengganti pemanfaatan akomodasi pendidikan dan training milik negara nan sekarang telah tersedia tadi juga dikatakan oleh fraksi lain," ujar Rieke

(yld/gbr)