Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah memastikan eks karyawan Hotel Sultan tidak bakal menjadi pihak nan dirugikan setelah proses eksekusi dilakukan, Kamis (18/6).
Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro meminta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), untuk mendata dan memperhatikan nasib para tenaga kerja terdampak.
"Kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPKGBK untuk bukan hanya mendata, tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari tenaga kerja Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak mau mereka setelah pengambilalihan aset ini menjadi pihak nan dikorbankan," kata Juri di Hotel Sultan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juri mengatakan para eks tenaga kerja bakal diajak komunikasi. Ia membuka kesempatan mereka tetap dapat beraktivitas di GBK.
"Jadi kami mau memanusiakan mereka, kelak kita bakal data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan cemas mengenai dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran, untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPKGBK," katanya.
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan pihaknya telah membuka posko untuk mendata eks tenaga kerja hotel itu.
"Nanti dari data-data tersebut kita bakal verifikasi ulang. Kita juga sudah mengadakan rakor dengan Kemenaker, pastinya memastikan agar hak-hak mereka lantaran ada waktu, masa nan tanggungjawab dari nan lama," ujar dia.
Kericuhan sempat mewarnai proses eksekusi. Massa penolak eksekusi sempat melempari petugas dengan batu hingga botol air mineral.
Petugas pun menyemprot massa menggunakan water canon sebagai respon atas tindakan pelemparan tersebut. Sebanyak 119 orang ditangkap polisi imbas kericuhan.
Selain itu, 29 orang juga dilaporkan terluka akibat kericuhan tersebut, mulai dari personel Polri, TNI hingga masyarakat sipil.
(yoa/isn)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·