RI Punya Target 100 Giga Watt PLTS, Butuh Investasi Rp1.772 Triliun

3 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan investasi untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapabilitas 100 Giga Watt (GW) mencapai US$ 100 miliar setara Rp 1.772 triliun (asumsi kurs Rp 17.722 per US$). Target penyelesaiannya dicanangkan dalam 3 tahun mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyelaraskan seluruh perencanaan kelistrikan nasional untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut. Menurutnya, pendanaan jumbo tersebut memerlukan kerjasama lintas sektor, terutama keterlibatan dari pihak internasional dan perusahaan swasta.

"Tentu saja kerjasama internasional dan sektor swasta sangat diperlukan, investasi dari sektor swasta diproyeksikan bakal sangat besar namun kami memerlukan lebih dari US$ 100 miliar investasi," jelas Eniya dalam aktivitas The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, dikutip Senin (25/5/2026).

Pemerintah menargetkan kebanyakan pendanaan proyek PLTS tersebut berasal dari skema produsen listrik swasta alias Independent Power Producer (IPP). Berdasarkan perhitungannya, keterlibatan pihak swasta diharapkan bisa menopang hingga 70% dari total kebutuhan investasi nan diperlukan. "Saya rasa 70% berasal dari IPP sehingga sektor swasta bakal berasosiasi dalam program besar ini," lanjut Eniya.

Fokus utama dari pembangunan 100 GW PLTS tersebut diarahkan untuk menekan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel nan selama ini mendominasi wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dipandang krusial secara keekonomian lantaran biaya penyediaan listrik dari bahan bakar diesel di wilayah terpencil tergolong sangat mahal.

"Jadi bagian besar dari program tenaga surya 100 GW adalah gimana mengurangi penggunaan diesel di bagian timur Indonesia. Jika kita bicara penggunaan diesel, ada biaya lebih dari 1 dolar per kilowatt-hour di beberapa letak di negara kita," jelasnya.

Melalui pengalihan ke daya surya, pemerintah optimistis dapat menekan nomor impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat indeks ketahanan daya nasional nan saat ini berada di level 6,7. Kementerian ESDM berkomitmen terus menyederhanakan izin guna mempermudah masuknya investasi di sektor daya baru terbarukan.

"Kami telah memperkuat izin kami untuk membikin investasi nan mudah, upaya nan mudah, dan tidak ada lagi izin dan perizinan nan panjang," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mempercepat langkah transisi ke daya hijau salah satunya dengan sasaran pembangunan PLTS kapabilitas raksasa. Dia menargetkan Indonesia bisa mencapai kapabilitas terpasang hingga 100 GW setidaknya pada 2029 mendatang.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bakal memaksimalkan pemanfaatan listrik dari daya surya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

"Kami mau bergerak sangat sigap untuk menggunakan listrik dari daya surya. Kami mempunyai rencana dan kami berkeinginan untuk melangkah secepat mungkin, dalam waktu tiga tahun, kami mau mencapai 100 gigawatt daya surya," ujar Prabowo dalam aktivitas Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).

Rencana percepatan pembangunan PLTS tersebut dinilai mendesak untuk direalisasikan. Menurutnya, eskalasi bentrok dan ketidakpastian geopolitik nan terus berkembang, khususnya di area Timur Tengah menjadi ancaman bagi stabilitas pasokan daya nasional.

"Bagi kami, perihal ini lebih mendesak lantaran situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan ketidakpastian strategis bagi keamanan daya kami," tegas Prabowo.

Sebagai antisipasi, pemerintah terus berupaya mengamankan pasokan melalui pemanfaatan sumber daya domestik. Selain tenaga surya, Indonesia juga mempunyai potensi besar di sektor panas bumi serta tengah menggenjot produksi bahan bakar nabati (biofuel) seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol.

(pgr/pgr)

Add