Respons Survei Celios, Legislator Golkar Sebut Kinerja Menteri Bahlil Harus Diukur Berbasis Data

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Eric Hermawan, menilai perdebatan mengenai survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) nan menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di posisi terbawah keahlian kabinet perlu disikapi secara kritis, proporsional, dan berbasis info empiris.

Eric menegaskan bahwa skor persepsi publik tidak bisa dijadikan ukuran absolut untuk mengukur performa kementerian strategis seperti ESDM. Menurutnya, keahlian sektor daya kudu dinilai berasas parameter capaian riil di lapangan, mulai dari nomor investasi hingga kontribusi terhadap kas negara.

"Persoalan mendasarnya bukan sekadar pertentangan opini, melainkan gimana keahlian seorang pejabat publik semestinya diukur secara adil, proporsional, dan berbasis info riil. Menempatkan nomor persepsi sebagai vonis absolut atas keahlian kementerian strategis adalah lompatan logika nan keliru. Kinerja sektor daya tidak bisa disimpulkan hanya dari satu nomor agregasi tanpa menguji indikator-indikator kerja nyata di lapangan," ujar Eric melalui keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Eric membeberkan keahlian konkret Kementerian ESDM sepanjang tahun 2025 untuk membantah simplifikasi hasil survei tersebut. Dari sisi hilirisasi, nilai ekspor produk turunan nikel tercatat melampaui US$40 miliar pada 2025 dan diproyeksikan menembus US$45 miliar pada 2026 melonjak signifikan dari US$3,3 miliar pada periode 2017–2018.

Selain itu, Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil sukses mencatatkan realisasi investasi sebesar US$31,7 miliar pada 2025. Investasi ini tersebar di subsektor migas (US$18 miliar), mineral dan batu bara (US$6,7 miliar), ketenagalistrikan (US$4,6 miliar), serta daya baru terbarukan dan konservasi energi/EBTKE (US$2,4 miliar).

"Lonjakan ini bukan sekadar nomor di atas kertas, melainkan bukti berjalannya industrialisasi di dalam negeri. Masuknya modal dalam skala masif ini membuktikan bahwa kepercayaan pelaku upaya daya terhadap kepemimpinan dan kepastian izin di Kementerian ESDM tetap terjaga kuat di tengah ketidakpastian pasar global," tegasnya.

Lebih lanjut, Eric mengapresiasi capaian lifting minyak bumi (termasuk NGL) pada 2025 nan mencapai rata-rata 605,3 ribu barel per hari alias 100,05 persen dari sasaran APBN (605 ribu barel per hari). Pencapaian sasaran APBN untuk lifting minyak ini tercatat sebagai nan pertama kalinya sukses diraih dalam satu dasawarsa terakhir.

Dari sektor penerimaan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nan dikelola Kementerian ESDM mencapai Rp138,37 triliun, alias setara dengan 108,56 persen dari sasaran awal sebesar Rp127,44 triliun.

"Mengabaikan realisasi investasi US$31,7 miliar, pencapaian lifting minyak pertama dalam 10 tahun, surplus PNBP kementerian, serta ekspor nikel di atas US$40 miliar lampau menyimpulkan kinerjanya terburuk hanya berasas jajak pendapat adalah corak pertimbangan nan tidak adil. Demokrasi nan sehat memerlukan kritik, tetapi kebijakan publik nan efektif menuntut pertimbangan nan berbasis info dan kebenaran empiris," pungkas Eric.(H-2)