Resolusi Senat AS Dinilai Bisa Batasi Ruang Gerak Trump dalam Konflik Iran

Presiden AS Donald Trump.(Dok. Council on Foreign Relations)

PENGESAHAN resolusi Senat Amerika Serikat (AS) nan menyerukan Presiden Donald Trump menghentikan kampanye militer terhadap Iran alias meminta persetujuan Kongres sebelum mengambil langkah lebih lanjut dinilai dapat membatasi ruang mobilitas Gedung Putih. Pengamat Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, menyebut langkah itu sebagai sinyal positif bagi pengawasan kebijakan luar negeri Washington.

Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika UI itu menilai keputusan Senat menunjukkan adanya kehendak lembaga legislatif untuk mengawasi kebijakan pemerintahan Trump, termasuk proses perundingan nan berjalan antara AS dan Iran.

Menurut Suzie, perkembangan tersebut dapat dipandang secara optimistis lantaran memperlihatkan bahwa kebijakan presiden tetap berada dalam pengawasan lembaga negara lain, terutama Kongres.

"Harusnya kita merasa optimistis bahwa Donald Trump sudah dimarahin legislatifnya, concurrent resolution itu mengenai urusan di dalam legislatif misalnya soal budget dan lain-lainnya, artinya Donald Trump bakal susah dapat biaya untuk perang dan Legislatifnya mau mengawasi perundingan Iran-AS," kata Suzie Sudarman saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (24/6).

Suzie menjelaskan aspek anggaran menjadi salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan kebijakan militer AS. Dengan adanya pengawasan Kongres, keahlian pemerintah untuk melanjutkan operasi militer dalam skala besar dapat terdampak, terutama jika berangkaian dengan alokasi biaya perang.

Meski demikian, dia mengingatkan dinamika politik domestik AS tetap perlu dicermati. Menurutnya, komposisi kekuatan politik di badan legislatif dapat memengaruhi arah kebijakan luar negeri Washington ke depan.

"Yang kudu kita waspadai apakah nan bakal memenangkan bangku di badan legislator itu adalah personil Partai Demokrat nan kiri seperti Walikota Mamdani lantaran kita bakal lanjut ditekan soal kewenangan azasi dan keadilan rakyat," sebutnya.

Terkait akibat resolusi itu terhadap kewenangan Trump dalam mengambil keputusan militer terhadap Iran, Suzie menilai pengaruh paling nyata kemungkinan muncul pada aspek pendanaan dan kontrol politik dari lembaga legislatif.

"Hal ini tidak terlalu mengikuti tapi soal budget bakal terdampak. Badan legislatif AS kembali bisa mengkritik Donald Trump dan menjaga agar AS tidak terus berperang," ujarnya.

Ia juga menyinggung bahwa dalam sejumlah skenario kebijakan luar negeri, penggunaan kekuatan militer tidak selalu menjadi aspek utama.

"Andaikata melanjutkan mengambil alih Kuba demi menang dalam pemilu, rela tidak diperlukan perangkat perang nan banyak lantaran Kuba sudah separuh meninggal tanpa bermain," pungkasnya. (Z-10)