Resmi! Inggris Umumkan Kirim Jet Tempur-Kapal Perang ke Selat Hormuz

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Inggris resmi mengumumkan pengerahan drone, jet tempur, hingga kapal perang untuk berasosiasi dalam misi multinasional guna mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz, area nan sekarang menjadi salah satu titik paling panas dalam bentrok Timur Tengah.

Pengumuman itu disampaikan Menteri Pertahanan Inggris John Healey dalam pertemuan virtual para menteri pertahanan pada Selasa (12/5/2026). Langkah tersebut dilakukan di tengah terus terganggunya arus perdagangan daya dunia akibat ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Pemerintah Inggris menyatakan paket kontribusi militernya mencakup sistem otonom untuk mendeteksi dan membersihkan ranjau laut, kapal drone tanpa awak, serta jet tempur Typhoon untuk patroli udara.

Lebih dari 40 negara disebut terlibat dalam misi tersebut. Healey mengatakan operasi bakal dimulai ketika situasi memungkinkan.

"Bersama sekutu kami, misi multinasional ini bakal berkarakter defensif, independen, dan kredibel," kata Healey dalam sebuah pernyataan, dilansir BBC.

Selama berbulan-bulan terakhir, Iran mengendalikan Selat Hormuz sebagai corak jawaban atas serangan AS dan Israel. Di sisi lain, Washington juga menjalankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan Teheran agar menerima syarat-syarat nan diajukan AS.

Langkah AS itu memicu kemarahan Iran dan memperuncing ketegangan di jalur laut strategis tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran daya tersibuk di dunia. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewati area itu. Gangguan terhadap jalur tersebut telah memicu lonjakan nilai daya bumi dalam beberapa bulan terakhir.

Meski gencatan senjata antara AS dan Iran bertindak sejak April lalu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan situasi itu berada dalam kondisi "massive life support" alias sangat rapuh.

Kedua pihak juga saling menuduh melakukan serangan di area selat.

Kementerian Pertahanan Inggris menyebut lebih dari 1.000 personel militer Inggris saat ini telah ditempatkan di area Timur Tengah sebagai bagian dari operasi pertahanan nan sudah berjalan, termasuk tim anti-drone dan skuadron jet tempur.

Menurut kementerian itu, misi internasional nan diumumkan bulan lampau oleh Inggris dan Prancis tersebut berkarakter "murni defensif" dan bermaksud memulihkan kepercayaan bumi pelayaran komersial di Selat Hormuz.

Pemerintah Inggris juga mengalokasikan biaya baru sebesar 115 juta poundsterling untuk pengadaan drone pemburu ranjau dan sistem anti-drone.

Dalam rencana operasi itu, kapal perusak pertahanan udara HMS Dragon nan saat ini sedang menuju Timur Tengah juga disebut bakal "siap untuk misi apa pun" demi mengamankan Selat Hormuz.

Kementerian Pertahanan Inggris menambahkan kapal militer lainnya, RFA Lyme Bay, terus ditingkatkan dengan peralatan baru jika nantinya dibutuhkan dalam operasi di area tersebut.

Pengumuman pengerahan kekuatan militer ini muncul di tengah tekanan politik domestik nan sedang dihadapi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Healey secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Starmer setelah puluhan personil parlemen Partai Buruh menyerukan agar sang perdana menteri mundur dari jabatannya.

Dalam unggahan di platform X, Healey mengatakan Starmer sedang memimpin Inggris menghadapi "konflik dan krisis dunia nan membayangi".

"Ketidakstabilan lebih lanjut bukanlah kepentingan Inggris. Fokus penuh kami sekarang kudu pada penanganan tantangan ekonomi dan keamanan nan mendesak," tulis Healey.

Dalam rapat kabinet pada Selasa, Starmer disebut tidak membahas dorongan pengunduran dirinya. Fokus utama pembahasan justru tertuju pada akibat bentrok Timur Tengah.

Juru bicara Downing Street mengatakan para menteri sepakat bahwa "prioritas nomor satu tetap membuka kembali Selat Hormuz sehingga pelayaran internasional dapat kembali berjalan".

Sejauh ini, posisi Starmer mengenai bentrok Iran-AS tetap tidak berubah. Ia menegaskan Inggris tidak bakal "terseret" masuk ke dalam perang tersebut.

Starmer sebelumnya juga menyatakan Inggris tidak mendukung blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, meski kebijakan itu tetap terus diberlakukan Washington hingga kini.

(luc/luc)

Add