Reshuffle Kabinet, Hanya 3 Menteri yang Dipertahankan

PM Jepang Sanae Takaichi(dok.Nippon)

PERDANA Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pertamanya pada Kamis (17/9) untuk menjaga stabilitas pemerintahan menjelang sidang parlemen luar biasa nan diagendakan berjalan pada 5 Oktober mendatang.

Pada reshuffle tersebut, delapan nama dipertahankan, tujuh merupakan wajah baru, dan tiga lainnya adalah menteri nan kembali menjabat. Sejumlah nama nan dipertahankan merupakan menteri-menteri utama nan bekerja di bagian keuangan, diplomasi, dan pertahanan.

Para menteri itu di antaranya Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, Menteri Keuangan Satsuki Katayama, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi, Menteri Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Minoru Kiuchi, serta Menteri Ketahanan Ekonomi Kimi Onoda.

“Kabinet nan telah diperbarui ini adalah kabinet nan penuh tekad, tantangan, dan tindakan nyata… Kami bakal berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan kami," ujar perdana menteri wanita pertama di Jepang tersebut.

Sementara itu, Yoshimasa Hayashi dicopot dari posisinya sebagai Menteri Dalam Negeri dan digantikan oleh Hisayuki Fujii – seorang personil Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Liberal (LDP), partai nan dipimpin oleh Takaichi dan menjadi partai penguasa di Jepang saat ini.

Hayashi sebelumnya dikenal sebagai tangan kanan mantan PM Fumio Kishida dan diprediksi menjadi pesaing kuat Takaichi dalam bursa pemilihan ketua LDP tahun depan. Meskipun demikian, upaya politik untuk menyaingi sang perdana menteri dinilai tetap cukup susah dilakukan mengingat dua rivalnya nan lain, ialah Motegi dan Koizumi, tetap dipertahankan di kabinet. Namun, Takaichi menyatakan bahwa perombakan itu "sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilihan pimpinan" partai tahun depan.

Ia menekankan bahwa dirinya hanya mempertahankan para menteri nan diperlukan untuk menjamin "keberlanjutan" pemerintahan serta menunjuk mereka nan berkinerja baik di wilayah pemilihan masing-masing sebagai menteri baru.

Sementara itu, dia tidak memberikan komentar mengenai pemberhentian Hayashi dari kabinetnya. Takaichi juga berjanji untuk mempercepat upaya guna mewujudkan ekonomi nan kuat melalui kebijakan fiskal nan "bertanggung jawab dan proaktif", serta meninjau tiga arsip keamanan utama pemerintah sebelum akhir tahun.

Sejumlah nama baru dalam kabinet hasil reshuffle kali ini antara lain Hiroshi Nakatsuka nan merupakan mantan Sekretaris Jenderal Japan Innovation Party (JIP) -- partai nan berbasis di Osaka dan beraliansi dengan LDP sejak Oktober 2025.

Ia merupakan menteri pertama dari partai tersebut dan saat ini dipercaya untuk mengurus reformasi izin dan administrasi, serta kebijakan mengenai anak-anak. Takaichi mengatakan bahwa bergabungnya Nakatsuka ke dalam kabinet merupakan "simbol dimulainya fase baru bagi pemerintahan koalisi LDP-JIP."

Wajah baru lainnya adalah Hiroyoshi Sasagawa nan ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan serta Tatsunori Ibayashi nan menduduki kedudukan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata.

Namun, PM Takaichi juga mengambil langkah kontroversial dengan mengangkat Yoshihiro Seki sebagai Menteri Pendidikan dan Kazuo Yana sebagai Menteri Pertanian. Keduanya sempat dijatuhi hukuman oleh LDP akibat skandal penggelapan biaya politik pada akhir 2023. Dukungan terhadap Kabinet Takaichi memperkuat di nomor sekitar 50% dalam beberapa bulan terakhir, setelah sebelumnya sempat berada di kisaran 70%.

Sebelum melakukan reshuffle kabinet, Takaichi juga merombak jejeran ketua partainya pada Rabu (16/9), dengan tetap mempertahankan tokoh-tokoh kunci seperti Wakil Presiden LDP Taro Aso – nan juga merupakan mantan perdana menteri Jepang periode 2008-2009 – serta Sekretaris Jenderal LDP Shunichi Suzuki.

Usai perombakan tersebut, pemerintahan Takaichi dan LDP bakal bersiap menghadapi sidang luar biasa parlemen nan dijadwalkan membahas rencana penurunan pajak konsumen untuk makanan dan minuman dari 8% menjadi 1% selama dua tahun mulai April 2027.

Agenda lain nan mungkin dibahas adalah rancangan undang-undang (RUU) reformasi politik nan bermaksud untuk mengurangi jumlah bangku di majelis rendah. RUU tersebut ditunda pembahasannya pada sidang parlemen sebelumnya lantaran mengundang kontroversi dan memicu kritik keras dari partai-partai oposisi.

Pada Jumat (18/9), Takaichi diperkirakan bakal menunjuk pejabat baru untuk posisi wakil menteri senior dan wakil menteri parlementer di beragam kementerian pemerintah. (Ant/P-3)