Rencana Besar Aida S Budiman Jika Jadi Deputi Senior BI

Jakarta -

Aida S Budiman mengusung visi menjadikan Bank Indonesia (BI) menjadi bank sentral terbaik di negara-negara berkembang alias emerging economies. Hal tersebut dia tegaskan dalam uji kepantasan Calon Deputi Gubernur Senior BI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Aida menjelaskan, bank sentral kudu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional nan berkepanjangan dan inklusif. Karenanya, arah kebijakan sebagai BI jika dia terpilih bakal diarahkan sebanding dengan bank sentral di negara lain.

"Menjadi bank sentral terbaik di Emerging Economies lantaran kebijakan nan dilakukan oleh Bank Indonesia kudu bisa tetap comparable dibandingkan dengan teori maupun best practices bank-bank sentral lainnya, sehingga kebijakannya credible. Tetapi, kudu tetap relevan dengan kebutuhan perekonomian nasional dan kebutuhan NKRI, sehingga kudu berkontribusi positif," terang Aida dalam fit and proper test Calon Gubernur BI berbareng Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Untuk mencapai visi tersebut, Aida menekankan BI kudu lebih adaptif, inovatif, dan akseleratif. Adaptif dalam perihal ini mencakup transformasi nan dilakukan BI, salah satunya dengan memperkuat koordinasi dengan lembaga fiskal hingga Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Kemudian inovatif sebagaimana nan dilakukan oleh mantan Gubernur BI Perry Warjiyo nan meluncurkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selanjutnya akseleratif, lanjut Aida, mempercepat pencapaian sasaran BI ke depan.

"Akselerasi, pada saat kita mempunyai sasaran dan milestone-nya sudah jelas, maka itu kudu diakselerasi pecepatannya termasuk strategi pelaksanaannya," jelasnya.

Aida juga memetakan beberapa program kerja jika terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI, ialah kalibrasi bauran kebijakan, reformasi info seusai arsitektur info global, kebijakan memperluas sumber pembiayaan, kebijakan PUVA diversifikasi mata uang, kebijakan sistem pembayaran nan inovatif, pengembangan UMKM menuju ekosistem terintegrasi, dan bauran kebijakan kelembagaan.

Aida menegaskan, lembaga moneter dan fiskal merupakan motor utama dalam menggerakkan perekonomian. Karenanya, RAPBN perlu disinergikan dengan otoritas moneter agar BI bisa memahami dan melakukan respons kebijakan nan tepat sesuai dengan dugaan dalam RAPBN.

"Kadangkala, antara otoritas moneter dan fiskal mempunyai kebijakan nan berbeda. Tapi, nan krusial adalah tujuannya sama ialah menuju stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, alias apalagi mendorong pertumbuhan ekonomi. Suatu saat, fiskalnya kudu konsolidasi, moneternya bisa melakukan ekspansi," pungkasnya.

(acd/acd)