Purbaya Kasih Bocoran Insentif Dapur MBG Mau Diubah

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dikenal dengan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama ini BGN mengucurkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari ke dapur-dapur MBG.

"Dia bilang bakal diubah. Tanya ke BGN," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

Purbaya menambahkan langkah perubahan diambil agar insentif tersebut betul-betul tepat sasaran.

"Dia bilang bakal diubah agar tepat sasaran," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, insentif baru nan sedang digodok tidak bakal sama Rp 6 juta per hari untuk semua SPPG, melainkan berbeda-beda sesuai jangkauan SPPG.

"Kami kelak bakal membikin skema nan insentif nan lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG nan 200 meter nan hanya melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama. Nggak juga dong nan 300 meter nan alias 400, ada apalagi nan 500 nan lebih bagus kok disamaratakan Rp 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu nan bakal kami lakukan perbaikan," ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026) malam.

Dengan perubahan insentif itu, dia mengungkapkan bakal ada perubahan waktu kembali modal bagi SPPG, bisa lebih sigap ataupun lebih lambat.

Berdasarkan perhitungannya, dengan insentif Rp 6 juta per hari, setiap SPPG bisa kembali modal sekitar dua tahun. Dengan dugaan modal per SPPG Rp 3,5 miliar dan menyalurkan makanan selama 313 hari per tahun.

"Rp 6 juta per hari, harinya saja diubah dengan dua kali SK, nan terakhir tuh 313. Artinya, hitungannya, Rp 6 juta per hari dikali 313 (hari) itu Rp 1,87 miliar. Akhirnya jika dia investasi Rp 3,5 miliar mendirikan satu SPPG, dua tahun kan selesai tuh investasinya itu sudah balik," lanjut Agustina.

Dia juga mengatakan letak SPPG bakal dievaluasi besar-besaran nan berorientasi penerima. Selama ini, orientasi SPPG hanya memandang di satu wilayah ada berapa banyak potensi penerima makan gratis, tidak memandang apakah penerima tersebut betul-betul memerlukan alias tidak.

"Jadi, katakanlah untuk mendirikan SPPG, kan tahu ya ceritanya ya tentang SPPG? Semua siapa nan punya titik, kemudian daftar titik, ah lampau di situlah calon mitranya itu nan mencari calon penerima faedah di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, 'ini wilayah stunting bukan sih?', wilayah nan apa perlu disasar nggak sih lantaran ada kondisi tertentu? Nggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan nan berebut. Itu nan sekarang sedang kami sisir lagi datanya," papar Agustina.

(hns/hns)