Rapat Paripurna, DPR RI Minta Pendapatan Negara Harus Dihimpun Secara Adil

Ketua DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 kudu memperhatikan 4 hal. Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya nan pertama, pendapatan negara kudu dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan bumi usaha. Negara kudu menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga kudu setara dalam membagi beban. 
"Kedua, shopping negara kudu semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil," ujarnya. 
 
Ketiga, lanjut dia defisit dan utang kudu dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan kudu dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. 

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban nan tidak setara bagi generasi nan bakal datang," ujarnya. 

Keempat, transfer ke wilayah kudu betul-betul memperkuat pelayanan publik; ekonomi lokal; dan pemerataan pembangunan. 

"APBN bukan sekedar nomor dan program. Bagi rakyat, nan diingat bukan besarnya nomor dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN bisa mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik.  Oleh lantaran itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran bisa membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik<" pungkasnya.

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan buletin ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.