Rapat di DPR, Anggaran BGN Tahun 2027 Disebut Sebesar Rp240,2 T

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.(Antara)

BADAN Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan total anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Alokasi jumbo ini disiapkan untuk menjangkau 72,4 juta penerima faedah nan mencakup anak sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA, serta golongan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa besaran anggaran tersebut telah sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026.

"Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun alias 96,95 persen dan support manajemen sebesar Rp7,32 triliun alias 3,05 persen," ujar Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA), BGN membagi pengedaran biaya ke dalam dua kategori utama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berikut adalah rincian alokasi anggaran dan sasaran penerima faedah untuk tahun 2027:

*Catatan: Sisa anggaran dialokasikan untuk support manajemen sebesar Rp7,32 triliun.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Mengingat BGN memegang salah satu alokasi APBN terbesar dari Kementerian Keuangan, Sudaryono menekankan pentingnya tata kelola nan kredibel. BGN secara konsisten melatih akuntan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan laporan pertanggungjawaban finansial melangkah transparan.

"Uang nan Anda kelola, masak, dan bagikan dalam corak makanan kepada penerima faedah adalah duit rakyat. Pertanggungjawabannya kudu jelas," tegas Sudaryono di hadapan personil dewan.

Ia memperingatkan bahwa kelalaian dalam manajemen program MBG dapat berimplikasi langsung pada kerugian negara. Oleh lantaran itu, training intensif bagi pengelola di setiap "dapur" MBG menjadi prioritas guna meminimalisir akibat penyimpangan anggaran. (Ant/I-1)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan pilar utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi sejak awal hingga usia sekolah menengah.