Ramai-Ramai Menteri Ekonomi RI Mengundurkan Diri, Ini Penyebabnya

1 hari yang lalu

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik nan menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa sekarang lewat relevansinya pada masa lalu. Lewat kisah seperti ini, CNBC Insight juga menghadirkan nilai-nilai kehidupan dari masa silam nan tetap bisa dijadikan pelajaran pada hari ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mungkin tak banyak nan tahu bahwa Indonesia pernah mengalami salah satu krisis politik dan ekonomi paling dramatis dalam sejarah modern.

Saat itu, 14 menteri bagian ekonomi dan pembangunan secara berbarengan menyatakan mundur dari kabinet pada 20 Mei 1998. Langkah tersebut menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Presiden Soeharto dan mempercepat berakhirnya kekuasaannya nan telah berjalan lebih dari tiga dekade.

Keputusan mundur terjadi di tengah krisis moneter nan meluluhlantakkan fondasi ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah ambruk, inflasi melonjak, perbankan limbung, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah nyaris habis. Pada hari itu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita memimpin rapat para menteri ekonomi di Gedung Bappenas, Jakarta.

Rapat tersebut bukan pertemuan rutin. Dalam kitab Managing Indonesia's Transformation (2013), Ginandjar menuturkan obrolan itu merupakan kelanjutan dari perbincangan intens sejak pagi hari berbareng menteri, jurnalis, dan pelaku usaha. Semua membahas satu perihal nan sama, ialah Indonesia sedang bergerak menuju lembah krisis ekonomi dan politik tanpa peta jalan keluar.

Di forum Bappenas, Ginandjar memaparkan kondisi ekonomi nasional secara gamblang. Kesimpulannya tegas. Jika dibiarkan, Indonesia berpotensi kolaps. Pandangan itu diamini nyaris seluruh menteri nan hadir. Hanya satu nan menyatakan keberatan, ialah Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono.

Dari kesadaran kolektif itulah keputusan besar diambil. Ginandjar menyampaikan niatnya mundur dari Kabinet Pembangunan VII, nan baru diresmikan Presiden Soeharto empat hari sebelumnya. Namun keputusan itu tidak berdiri sendiri. Satu per satu menteri lain menyatakan sikap serupa.

Hari itu, 14 menteri sepakat menarik diri. Mereka adalah Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut pembentukan kabinet baru tidak bakal menyelesaikan akar persoalan krisis. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi Soeharto, bukan hanya secara administratif, tetapi juga simbolik. Bahwa kepercayaan elite ekonomi terhadap kepemimpinannya telah runtuh.

Sejarawan Robert Edward Elson dalam Soeharto: A Political Biography (2017) mencatat, Soeharto terkejut dan terpukul. Langkah para menteri berada di luar skenario kekuasaan nan telah disusunnya. Padahal, Soeharto tetap berencana mengumumkan Kabinet Reformasi pada 21 Mei 1998 sebagai upaya menyelamatkan legitimasi.

Upaya menahan laju pengunduran diri pun dilakukan. Wakil Presiden BJ Habibie dalam Detik-detik nan Menentukan (2006) mengungkapkan dirinya sempat meminta para menteri tetap bertahan. Namun keputusan sudah bulat.

Kehilangan support dari para menteri kunci dan elite politik, Soeharto akhirnya memilih mengakhiri kekuasaannya. Pada 21 Mei 1998, sehari setelah pengunduran diri massal tersebut, Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia.

(fab/fab)

Add