Rajiv Tegur Bulog Bangkalan Beri Beras Bantuan Pangan Tak Layak Konsumsi

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menyampaikan keprihatinan dengan temuan beras support pangan nan dinilai tidak layak konsumsi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ia pun menyesalkan kejadian tersebut.

Menurutnya, support pangan semestinya menjadi corak kehadiran negara untuk melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan di tingkat penerima maupun perangkat desa.

"Saya menyampaikan teguran keras atas kejadian ini. Bantuan pangan adalah kewenangan masyarakat nan kudu diterima dalam kondisi layak, aman, dan bermutu. Tidak boleh ada toleransi terhadap beras support nan kualitasnya buruk, apalagi jika sampai dinilai tidak layak konsumsi," tegas Rajiv keterangan tertulisnya Senin (8/6/2026).

Dia menilai kejadian di Bangkalan kudu menjadi perhatian serius bagi BULOG, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, serta seluruh pihak nan terlibat dalam rantai penyimpanan dan pengedaran support pangan. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan penggantian beras, tetapi kudu ditelusuri penyebabnya secara menyeluruh.

"Penggantian beras memang wajib dilakukan segera. Namun itu belum cukup. Harus ada pertimbangan total dari kondisi gudang, proses penyimpanan, quality control, sampai pengedaran ke titik penerima. Jangan sampai masyarakat mini menjadi korban akibat lemahnya pengawasan," tuturnya.

Rajiv pun meminta agar pengedaran beras pengganti kepada penerima support pangan di Bangkalan dan seluruh wilayah Indonesia dipercepat, tanpa mengurangi standar pemeriksaan mutu. Menurutnya, masyarakat penerima tidak boleh dirugikan alias menunggu terlalu lama akibat kelalaian dalam proses penyimpanan maupun distribusi.

"Saya minta pengedaran beras pengganti dipercepat. Hak masyarakat kudu segera dipenuhi. Tetapi percepatan ini tetap kudu disertai pengecekan kualitas nan ketat, jangan sampai masalah nan sama terulang," ungkap Legislator Fraksi NasDem asal Dapil Jabar II.

Selain itu, dia mendorong BULOG untuk segera melakukan perbaikan penyimpanan simpan, terutama pada aspek kebersihan, kelembaban, ventilasi, pengendalian hama, sistem rotasi stok, serta standar pemeriksaan sebelum beras keluar dari gudang.

"Kalau masalahnya ada pada penyimpanan simpan, maka penyimpanan kudu segera diperbaiki. Kalau masalahnya ada pada pengawasan, maka SOP dan petugasnya kudu dievaluasi. Kalau terbukti ada kelalaian, ketua BULOG setempat kudu bertanggung jawab," tuturnya.

Dia menambahkan kejadian di Bangkalan kudu menjadi pelajaran nasional agar kasus serupa tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia. Oleh lantaran itu, dia meminta BULOG dan Badan Pangan Nasional melakukan audit kualitas support pangan secara menyeluruh di daerah-daerah lain, khususnya wilayah nan sedang alias bakal menerima pengedaran support pangan.

"Kasus Bangkalan ini kudu menjadi alarm. Jangan menunggu ada keluhan baru bergerak. Pemeriksaan mutu kudu dilakukan sebelum support dikirim, bukan setelah masyarakat alias perangkat desa menemukan masalah," jelasnya.

Dia menegaskan bakal mendorong pengawasan lebih ketat terhadap tata kelola persediaan beras pemerintah, termasuk penyimpanan, pengeluaran stok, dan pengedaran support pangan kepada masyarakat.

"Bantuan pangan menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Karena itu, pengelolaannya kudu transparan, profesional, dan akuntabel. Negara tidak boleh datang dengan support nan asal sampai, tetapi kudu betul-betul layak diterima masyarakat," tutupnya.

(anl/ega)