Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan biaya sebesar Rp 60 triliun nan telah disiapkan pemerintah untuk pulihkan Sumatra Pascabencana belum terpakai sepenuhnya. Pasalnya, pembangunan prasarana pascabencana dilakukan secara bertahap.
Seperti nan diketahui, biaya sebesar Rp 60 triliun tersebut merupakan hasil dari efisiensi belanja-belanja kementerian alias lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025.
"Yang finansial hanya ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap kan dari awal tahun, dari akhir tahun lampau kita udah siapin Rp 60 triliun rupanya dipakai lebih sedikit tahun ini lantaran dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya," ujar Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/5/2026).
Purbaya menjelaskan, biaya tidak menjadi masalah dalam proses pemulihan pasca bencana. Kendati demikian, banyak kementerian/lembaga tidak mengusulkan arsip nan komplit ketika meminta anggaran.
Maka dari itu, pihaknya menyiapkan tim unik untuk menindaklanjuti anggaran nan tetap belum dicairkan akibat arsip nan belum lengkap.
"Saya bilang ke Dirjen saya sekarang, jika ada pengajuan anggaran nan berasosiasi dengan musibah ini, setiap kali di follow-up, ditelepon kementerian lembaganya jika kurang dokumennya. Nanti jika mereka nggak bisa nyiapin, kita kirim orang ke sana untuk siap-siap lagi," ujarnya.
"Jadi saya harapkan sih dengan langkah seperti itu pencairan anggaran nan berasosiasi dengan bencana, ini bakal lebih cepat, jadi nggak usah takut. duitnya ada, ada," ujarnya.
Seperti nan diketahui, Kementerian Keuangan menyampaikan realisasi transfer ke wilayah (TKD) telah mencapai Rp256,8 triliun per 30 April 2026 alias setara 37,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebesar Rp693 triliun.
"TKD nan kami salurkan Rp256,8 triliun alias 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konvensi pers APBN KITA Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Penyaluran pada bulan April ini didorong oleh DBH, DAU, DAK nonfisik, Dana Otsus, termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi wilayah terdampak musibah di Sumatra. Sementara itu, sebagian TKD tetap menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.
Dalam tayangan paparan Purbaya, tercatat capaian proses percepatan realisasi dan tambahan alokasi TKD bagi wilayah terdampak musibah di Sumatra. Dari dua tahapan, tahap I disalurkan Rp 4,4 triliun, tanpa syarat salur. Kemudian, tahap II besarannya telah mencapai Rp 3,1 triliun. Penyaluran dilakukan pada Maret 2026, tanpa syarat salur.
Penyaluran tahap III dilakukan pada April 2026. Realisasinya Rp 3,1 triliun, tanpa syarat salur. Dengan percepatan realisasi dan tambahan alokasi TKD bagi wilayah terdampak musibah di Sumatra, realisasi TKD wilayah ini Rp 42,96 triliun alias 48% dari pagu alias lebih tinggi dari rata-rata program.
Rinciannya, tambahan alokasi anggaran TKD 2026 Rp 10,65 triliun untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Tambahan tersebut sudah disalurkan dengan penyaluran terakhir dilakukan pada bulan April 2026 Rp 3,1 triliun.
Kemenkeu juga memberikan catatan untuk tambahan Otsus Aceh. Dari info terakhir, tambahan Otsus Aceh baru disalurkan tahap I Rp 30,39 miliar (40%), tahap II Rp 22,79 miliar bakal disalurkan Mei dan tahap III Rp 22,79 triliun bakal disalurkan mulai Juni 2026.
(haa/haa)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·