Purbaya Bantah Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(MI/Insi Nantika Jelita)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah berita nan menyebut penghasilan manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mencapai Rp16 juta per bulan. Menurutnya, nomor tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pembahasan nan sedang dilakukan pemerintah.

"Kalau Rp16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja tetap ketinggian," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).

Purbaya mengaku belum mengetahui besaran penghasilan final bagi manajer Kopdes. Namun, dia memastikan nominalnya tidak bakal mencapai Rp16 juta dan tetap dibahas dengan kemungkinan merujuk pada bayaran minimum provinsi (UMP).

"Sementara itu UMP, tapi saya belum lihat angkanya. Saya tunggu kelak seperti apa," kata bendaharawan negara.

Selain meluruskan rumor gaji, Purbaya juga menjelaskan skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya menanggung kembang pinjaman, tetapi juga pembayaran pokok utang program tersebut.

Menurutnya, total pembiayaan Kopdes diperkirakan mencapai sekitar Rp240 triliun dengan tenor enam tahun. Dengan skema tersebut, pemerintah memperkirakan pembayaran pokok utang sekitar Rp40 triliun per tahun, di luar kembang nan kudu dibayarkan.

"Ya, kita bayar utangnya. Setiap tahun pokoknya jatuh sekitar Rp40 triliun, ditambah bunganya sedikit," ungkapnya.

Purbaya juga menepis kekhawatiran bahwa program Kopdes bakal mengurangi faedah biaya desa. Ia menjelaskan desa tetap menerima alokasi biaya desa, sementara untung koperasi alias sisa hasil upaya (SHU) bakal dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, aset koperasi nantinya bakal menjadi milik desa sehingga faedah ekonominya tetap kembali ke masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah menargetkan pembayaran angsuran pertama program Kopdes dapat dilakukan pada September 2026. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan BPKP, Danantara, perbankan, dan beragam pihak mengenai untuk memastikan proses tersebut melangkah sesuai jadwal.

"Kita pastikan angsuran pertama pemerintah di bulan September tidak bakal molor. Kita sedang kerja sama dengan BPKP, Danantara, banknya sendiri, dan tim dari sini. Ini untuk memastikan itu bisa berjalan, termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan nan ada," pungkasnya. (H-4)