Puncak Arus Nataru 2026 Diprediksi Terjadi 4 Kali, Ini Jadwalnya

Libur Nataru 2026 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) bakal mencapai puncaknya dalam empat periode berbeda. Pemerintah mulai menyiapkan strategi pengaturan lampau lintas untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas selama libur akhir tahun.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, puncak pergerakan masyarakat menjelang Natal diprediksi terjadi pada 23–24 Desember 2026. Sementara itu, puncak arus setelah Natal diperkirakan berjalan pada 27–28 Desember 2026.

Adapun menjelang Tahun Baru 2027, puncak pergerakan masyarakat diprediksi terjadi pada 30–31 Desember 2026. Sementara itu, arus setelah Tahun Baru diperkirakan mencapai puncaknya pada 3–4 Januari 2027.

"Puncak arus pergerakan orang pra Natal diprediksi jatuh pada tanggal 23–24 Desember 2026, sementara pasca Natal diprediksi pada tanggal 27–28 Desember 2026," ujar Aan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta Persiapan Penyelenggaraan Masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Kantor Kemenhub, Selasa (27/10/2026).

Menurut Aan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan perjalanan selama masa libur Natal dan Tahun Baru melangkah aman, lancar, dan terkendali.

Kemenhub juga bakal memperkuat kesiapan transportasi darat melalui pemeriksaan kelaikan kendaraan alias ramp check, khususnya terhadap bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan bus pariwisata. Selain itu, pemeriksaan terhadap pengemudi, kesiapan terminal, serta pemetaan titik rawan kecelakaan dan kemacetan bakal dilakukan.

Pengawasan terhadap kendaraan pikulan peralatan juga menjadi bagian dari strategi pengendalian lampau lintas selama periode Nataru. Pemerintah turut menyiapkan koordinasi dengan TNI, Korlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, pengelola jalan tol, dan pemerintah daerah.