Puluhan Triliun Rupiah untuk Aparat Penegak Hukum harus Dirasakan Rakyat Lewat Kinerja dan Pelayanan

ilustrasi(MI)

ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah meminta agar setiap usulan tambahan anggaran nan diajukan oleh sejumlah abdi negara penegak norma (APH), kudu memberikan faedah nan nyata bagi rakyat. Dia mengatakan bahwa seluruh anggaran nan dikelola lembaga negara kudu kembali dalam corak pelayanan, perlindungan, dan keadilan bagi rakyat.

"Tidak boleh ada satu rupiah pun duit negara nan digunakan tanpa faedah nan jelas bagi masyarakat," kata Abdullah di Jakarta, Kamis (18/6).

Dalam pengajuan anggaran untuk 2027 ke Komisi III DPR RI, dia menyampaikan bahwa Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun, PPATK sebesar Rp516,4 miliar, KPK sebesar Rp989,3 miliar, dan BNN sebesar Rp5,05 triliun.

Usulan tersebut, kata dia, diajukan untuk mendukung beragam program penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pencegahan pencucian uang, penanganan kejahatan siber, pemberantasan narkotika, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang kudu dipastikan adalah setiap anggaran nan ditambahkan dan digunakan oleh lembaga negara betul-betul diarahkan untuk menghadirkan penegakan norma nan berpihak kepada masyarakat,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa penambahan anggaran tidak boleh hanya diukur dari besarnya shopping alias banyaknya program nan dijalankan, melainkan juga kudu mengukur akibat faedah nan dirasakan masyarakat.

Maka dari itu, dia meminta penggunaan anggaran oleh Polri, PPATK, KPK, maupun BNN kudu bisa memperkuat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan, mempersempit ruang mobilitas korupsi, memberantas perjudian online, serta memutus jaringan peredaran narkotika.

“Ukurannya sederhana, apakah nomor kejahatan menurun, laporan masyarakat ditangani lebih cepat," katanya.

Menurut dia, besarnya anggaran nan dikelola lembaga negara juga kudu diikuti dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, dia mendorong setiap lembaga membangun sistem pelaporan nan mudah diakses publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan duit negara.

“Transparansi tidak boleh berakhir pada laporan administrasi. Masyarakat juga kudu bisa mengetahui gimana anggaran digunakan dan apa hasil nan telah dicapai," katanya. (Ant/P-3)