Jakarta -
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi rakyat menyusul rencana tindakan demonstrasi sejumlah golongan masyarakat pada 27 Agustus 2026. Ia pun mengimbau agar peserta demo menjaga ketertiban saat tindakan unjuk rasa besok hari.
"Jadi partisipasi dari masyarakat jika mau menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja bakal kami terima di gedung DPR," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri peluncuran kitab Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/8).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, sejumlah golongan masyarakat dan mahasiswa bakal menggelar tindakan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8) besok. Setidaknya ada empat golongan nan bakal menyampaikan aspirasi dengan tuntutannya masing-masing. Mengenai perihal ini, Puan mengimbau masyarakat nan bakal melakukan tindakan demo untuk menjaga ketertiban.
"Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya melangkah dengan baik, jangan sampai ada hal-hal nan tidak diinginkan," sebut mantan Menko PMK tersebut.
Sementara soal niat perwakilan tindakan demo nan mau berjumpa ketua DPR, Puan menyatakan pihaknya terbuka terhadap masyarakat nan mau menyampaikan aspirasi.
"Hari-hari ini kami ketua DPR, kemudian ketua AKD, ketua Komisi, bergantian untuk bisa berjumpa dengan masyarakat nan memang mau melakukan audiensi dengan kami," jelas Puan.
"Dan secara bergantian kami menemui masyarakat nan mau bertemu," imbuh wanita pertama nan menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Untuk itu, Puan mengatakan tidak menutup kemungkinan ketua DPR bakal menemui peserta tindakan demo di DPR.
"Ya ketua DPR bisa saja (menemui peserta tindakan demo), hari ini pun ketua DPR juga berjumpa dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat nan mau bertemu," ungkap Puan.
Sebagai informasi, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa hari ini menggelar audiensi berbareng perwakilan pembimbing honorer nan tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).
Hari ini ketua DPR RI dan Komisi VI DPR RI juga menerima audiensi tenaga kerja PT Pos Indonesia untuk mendorong kepastian pembayaran penghasilan nan mengalami keterlambatan. Persoalan tersebut menyangkut sekitar 31 ribu tenaga kerja dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.
Tak hanya itu, ketua DPR berbareng perwakilan perangkat kelengkapan majelis (AKD) pun terus menerima aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset. Termasuk audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8) lalu.
"Sampai saat ini kan Komisi III tetap menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja bakal kami lakukan sesuai dengan mekanisme-nya," tutup Puan.
(akn/ega)
2 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·