Puan Soroti Efek Dolar Rp17.500, Wanti-Wanti Soal Penyusunan APBN 2027

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani buka bunyi mengenai dengan pelemahan nilai tukar rupiah nan sempat menembus level Rp 17.500 kemarin, Selasa (12/5/2026). Ini adalah level terendah sepanjang masa untuk mata duit Garuda.

Menurut Puan, kenaikan nilai barang-barang nan mengandung komponen impor akibat pelemahan nilai tukar mulai dirasakan oleh masyarakat dan bumi usaha. Situasi ini, kata Puan, dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM nan sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.

Oleh lantaran itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu menjaga stabilitas ekonomi agar pelemahan rupiah tidak berakibat jelek terhadap kondisi nasional. Dia pun menekankan, antisipasi perlu dilakukan bukan hanya untuk tahun ini, tetapi juga hingga 2027.

"Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini mengenai dengan situasi global, apa nan bakal dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya bakal membikin Indonesia jadi terpuruk, jadi kudu diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," ujar Puan dalam konvensi pers setelah Rapat Paripurna DPR, Selasa (13/5/2026).

Puan menjelaskan ekonomi Indonesia dan bumi cukup terpengaruh oleh bentrok di Timur Tengah nan berujung pada penutupan Selat Hormuz. Selain kenaikan nilai daya dan pelemahan rupiah, bentrok tersebut telah memicu kenaikan biaya logistik.

"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan nilai daya dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan daya nasional akibat terganggunya rantai pasok global," papar Puan.

Dia pun agar pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi akibat situasi dunia terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap sektor UMKM dan kebijakan fiskal Indonesia ke depan.

Pembahasan APBN 2027

Menurutnya, kondisi ekonomi dunia nan penuh ketidakpastian kudu menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak berakibat pada stabilitas ekonomi domestik.

Ia menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak awal agar tekanan dunia tidak semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional.

"Ya tentu saja kita bakal meminta kepada pemerintah dan stakeholder nan ada untuk mengantisipasi perihal tersebut," kata Puan, dikutip dari laman resmi DPR.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan, DPR dalam masa sidang mendatang juga bakal mulai membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai bagian dari penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027. Pihaknya mempertimbangkan bahwa pembahasan tersebut dinilai krusial untuk memastikan kesiapan fiskal negara dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia nan dinamis.

Ia mengatakan pembahasan APBN 2027 kudu memperhatikan beragam potensi akibat ekonomi dunia, termasuk langkah-langkah nan bakal ditempuh pemerintah berbareng Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Pada sidang ke depan ini DPR juga bakal masuk dalam pembahasan PPKF ialah APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal nan bakal datang," ujarnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa situasi nan dihadapi saat ini bukan hanya persoalan Indonesia semata, melainkan berangkaian erat dengan kondisi global. Karena itu, menurut Puan, seluruh kebijakan ekonomi kudu disiapkan secara matang agar Indonesia tidak terdampak lebih dalam akibat gejolak internasional.

(haa/haa)

Add