Project Delay Jadi Musuh Utama Hulu Migas

Ilustrasi(ANTARA/Wahyu Putro A)

PRAKTISI migas Benny Lubiantara mengingatkan bahwa ancaman terbesar industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia saat ini bukan lagi sekadar tantangan teknis di lapangan. Menurutnya, keterlambatan penyelenggaraan proyek (project delay) justru menjadi aspek paling menentukan nan dapat menggerus nilai investasi sekaligus menghalang pencapaian sasaran produksi migas nasional.

Dalam paparannya, Benny menjelaskan industri hulu migas merupakan upaya berisiko tinggi dengan kebutuhan investasi nan sangat besar dan masa pengembalian modal nan panjang. 

Selain menghadapi akibat pengetahuan bumi seperti kemungkinan sumur kering (dry hole) dan perubahan nilai minyak maupun gas, pelaku upaya juga kudu berhadapan dengan beragam halangan nonteknis alias above the ground risk, mulai dari proses perizinan, regulasi, hingga persetujuan dari beragam pemangku kepentingan.

"Semakin lama proyek tertunda, semakin besar pula nilai investasi nan tergerus," ujarnya.

Benny memaparkan, setiap proyek nan kandas beraksi (onstream) sesuai agenda bakal langsung memengaruhi tingkat keekonomian investasi. Berdasarkan simulasi ekonomi nan disampaikannya, penundaan selama satu tahun saja dapat memangkas Internal Rate of Return (IRR) secara signifikan. Kondisi ini membikin beragam insentif fiskal nan telah disiapkan pemerintah menjadi kurang efektif andaikan proyek terus mengalami kemunduran.

Ia juga menyoroti karakter lapangan migas Indonesia nan sebagian besar telah memasuki fase mature fields alias lapangan tua. Pada fase ini, tantangan utama bukan lagi menemukan persediaan baru, melainkan mempertahankan produksi secara ekonomis di tengah meningkatnya biaya operasi dan perawatan akomodasi nan semakin menua.

Karena itu, menurut Benny, industri tidak hanya memerlukan penerapan teknologi nan lebih efisien, tetapi juga support kebijakan fiskal nan semakin kompetitif agar investasi di sektor hulu migas tetap menarik di mata investor.

Gross Split bukan selalu lebih baik
Dalam kesempatan tersebut, Benny turut menjelaskan perbedaan mendasar dua skema perjanjian hulu migas nan bertindak di Indonesia, ialah Cost Recovery dan Gross Split.

Menurutnya, pada skema Cost Recovery pembagian hasil dilakukan berasas untung (profit), sedangkan pada Gross Split pembagian dilakukan berasas pendapatan (revenue). Perbedaan sistem tersebut membikin profil akibat kedua skema menjadi berbeda.

Ia menegaskan tidak ada satu sistem nan bisa disebut paling unggul tanpa memandang keseluruhan ketentuan kontraknya. Namun secara umum, skema Gross Split memberikan tingkat akibat nan lebih besar bagi penanammodal lantaran seluruh efisiensi dan potensi pembengkakan biaya menjadi tanggung jawab kontraktor.

Untuk menggambarkan penerapan kebijakan tersebut, Benny menyebut sejumlah wilayah kerja migas nan menggunakan skema Production Sharing Contract (PSC) Gross Split, di antaranya Offshore North-West Java (ONWJ) nan dikelola PT Pertamina Hulu Energi, Andaman I dan South Andaman nan dioperatori Mubadala Energy, Andaman II, East Ganal, Merak Lampung, Pekawai, West Yamdena, Citarum, East Seram, dan Southeast Jambi.

Selain itu, skema Gross Split juga diterapkan pada sejumlah wilayah kerja hasil terminasi perjanjian seperti North Sumatra Offshore (NSO), Ogan Komering, SouthEast Sumatra, Tuban, Sanga-Sanga, East Kalimantan & Attaka, Jambi Merang, Raja/Pendopo, Bula, Seram Non-Bula, Malacca Strait, Brantas, Salawati, Kepala Burung, hingga Rokan.

Meski demikian, Benny mengingatkan bahwa sejak 2021 pemerintah telah memberikan elastisitas kepada kontraktor untuk memilih skema Gross Split maupun Cost Recovery sesuai karakter lapangan dan tingkat keekonomian tiap proyek.

Tepat waktu jadi kunci
Benny tetap optimistis sasaran produksi migas nasional dalam jangka panjang tetap dapat diwujudkan. Namun syarat utamanya adalah seluruh proyek strategis bisa beraksi sesuai agenda nan telah ditetapkan dalam Plan of Development (POD).

Menurutnya, andaikan proyek-proyek besar kembali mengalami keterlambatan, tambahan produksi dari pengeboran rutin hanya bakal bisa menutup laju penurunan alamiah (natural decline) dari lapangan-lapangan migas nan telah matang.

"Karena itu, kepastian investasi dan waktu penyelenggaraan proyek dengan support seluruh pemangku kepentingan menjadi aspek nan sangat menentukan dalam upaya meningkatkan produksi migas nasional," pungkas Benny. (E-1)