Program Digitalisasi Perlinsos di Surabaya Diminati Warga, Pemerintah Perkuat Akurasi Data Bantuan Sosial

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada penduduk nan berkuasa menerima support negara namun luput dari pendataan.(Dok Komdigi)

RATUSAN penduduk memadati Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, pada Jumat (12/6) untuk mengikuti aktivitas sosialisasi sekaligus pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sejak pagi hari, masyarakat datang untuk mendapatkan penjelasan mengenai program tersebut serta mencoba langsung Portal Perlinsos nan memungkinkan penduduk melakukan pendaftaran agar tercatat dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Sekitar 200 peserta mengikuti aktivitas ini sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam meningkatkan ketepatan info penerima bantuan sosial. Dengan info nan lebih akurat, beragam program perlindungan sosial diharapkan dapat tersalurkan kepada masyarakat nan betul-betul membutuhkan.

Dalam agenda kunjungan jurnalistik nan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), para awak media juga berkesempatan memandang secara langsung proses sosialisasi, simulasi penggunaan Portal Perlinsos, hingga tahapan pendaftaran penduduk di letak kegiatan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan seluruh penduduk nan berkuasa memperoleh support negara dapat terdata dengan baik.

“Kalau memang berkuasa mendapatkan support pemerintah, jangan sampai ada nan terlewat. Digitalisasi Perlinsos datang untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga support dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka nan betul-betul membutuhkan,” ujar Fifi.

Selain itu, Fifi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap beragam corak penipuan nan mengatasnamakan program support sosial. Ia mengingatkan penduduk untuk tidak membagikan info pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak nan tidak dikenal. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya kepada pihak nan menawarkan percepatan pencairan support dengan meminta sejumlah imbalan.

Pada kesempatan nan sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyampaikan bahwa pembaruan dan integrasi info menjadi konsentrasi utama pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menyatukan beragam sumber info nan sebelumnya berdiri sendiri, seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE, menjadi satu pedoman info terintegrasi. Langkah ini dilakukan agar kebijakan support sosial dapat dirancang berasas kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Robben mengungkapkan tetap ada sekitar 365.348 penduduk Surabaya nan belum masuk dalam klaster desil kesejahteraan. Situasi tersebut perlu segera ditangani agar beragam program pemerintah, baik support sosial maupun program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau golongan sasaran secara lebih efektif.

“Data nan semakin jeli bakal membikin intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap penduduk terpetakan dengan baik,” kata Robben.

Sementara itu, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan bahwa Portal Perlinsos dikembangkan untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta integrasi pertukaran info antarkementerian dan lembaga.

“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih sigap dengan support interoperabilitas info antarlembaga,” jelas Rahmat.

Surabaya menjadi salah satu dari 42 wilayah percontohan penyelenggaraan Program Digitalisasi Perlinsos di Indonesia. Sebelum uji coba dimulai, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan beragam persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat wilayah hingga training bagi para pemasok Perlinsos.

Dari sisi kesiapan digital, tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Surabaya telah mencapai 99,67%. Sementara itu, aktivasi IKD untuk pemasok Perlinsos Digital tercatat telah mencapai 100%.

Melalui penerapan Program Digitalisasi Perlinsos, pemerintah menargetkan proses pendataan masyarakat menjadi lebih akurat, transparan, dan inklusif. Dengan demikian, support sosial serta beragam program kesejahteraan lainnya dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada penduduk nan membutuhkan. Keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial ini juga memerlukan kerjasama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat agar jasa nan diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan warga. (E-4)