Pramono Ungkap Rencana Pemprov DKI Bangun Masjid KH Ahmad Dahlan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana pembangunan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan masjid tersebut.

Rencana itu disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Forum Ulama Habaib (FUHAB) di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (18/8).

“Enggak setara rasanya Jakarta hanya punya masjid besar Kiai Hasyim Asy’ari, Jakarta kudu ada (masjid) K.H. Ahmad Dahlan,” kata Pramono dalam sambutannya.

Pramono mengatakan dirinya telah membicarakan rencana tersebut dan meminta jejeran Pemprov DKI segera menyiapkan lahan untuk pembangunan Masjid KH Ahmad Dahlan.

“Maka untuk itu saya sudah bicara dengan Pak Wali dan Askesra (Ali Maulana Hakim), kita segera siapkan lahan untuk pembangunan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan,” ujarnya.

Selain rencana pembangunan masjid, Pramono mengapresiasi kontribusi FUHAB dalam menjaga kehidupan keagamaan di Jakarta.

Menurutnya, hubungan nan baik antara pemerintah alias umaro dengan ustadz dan habaib mencerminkan tata kelola pemerintahan nan terbuka.

“Bagi saya, hubungan nan baik antara umaro dengan ulama, dengan habaib, dan siapa pun itu, itu mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan itu melangkah dengan terbuka,” tuturnya.

Pramono juga menilai FUHAB telah memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial dan keagamaan di Jakarta. Ia mengaitkannya dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta nan mencapai 85,05 dan menjadi nan tertinggi secara nasional.

“Kenapa itu bisa terjadi? Saya percaya FUHAB termasuk memberikan kontribusi nan luar biasa,” katanya.

Pengurus FUHAB Dilantik di 267 Kelurahan dan 44 Kecamatan

Ketua Umum FUHAB Muhammad Luthfi Zawawi mengatakan pelantikan pengurus hari ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Besar FUHAB nan digelar pada 29 Januari 2026.

Dalam musyawarah tersebut, Luthfi kembali dipercaya memimpin FUHAB untuk periode 2026-2031.

Luthfi mengatakan kepengurusan FUHAB sekarang diperluas hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Pada pelantikan hari ini, pengurus di 267 kelurahan dan 44 kecamatan di Jakarta dikukuhkan.

Selain itu, pengurus FUHAB tingkat wilayah di lima kota manajemen dan Kepulauan Seribu juga dilantik. Pelantikan turut mencakup wilayah penunjang Jakarta, ialah Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, dan Depok.

“Insyaallah pada pagi hari ini, kelak kita semua sebanyak 267 kelurahan se-Jakarta bakal dilantik ketua, sekretaris, dan bendaharanya. Begitu juga 44 kecamatan nan ada di Jakarta pun juga pagi ini bakal dilantik bersama-sama,” ujar Luthfi.

Ia mengatakan ekspansi struktur organisasi tersebut diharapkan membikin FUHAB dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat Jakarta.

Luthfi menyebut FUHAB selama ini menjalankan beragam aktivitas sosial, pendidikan, dan dakwah. Organisasi tersebut juga rutin menggelar pengajian di beragam kecamatan dengan berkoordinasi berbareng pemerintah daerah.

Ke depan, kata Luthfi, FUHAB bakal menjalankan sejumlah program kemasyarakatan. Salah satunya bekerja sama dengan BNN untuk melakukan pencegahan narkotika mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.

FUHAB juga berencana menyosialisasikan pemilahan sampah di lingkungan masyarakat.

“Insyaallah ke depan, melalui momentum daripada pelantikan ini, kami bakal kembali terus memberikan nan terbaik untuk masyarakat Jakarta,” kata Luthfi.

Luthfi menambahkan, setelah pelantikan, FUHAB dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada 9 September 2026. Forum tersebut bakal menjadi momentum untuk mematangkan beragam program kerja organisasi.

Dalam kesempatan nan sama, Pramono juga mengungkapkan sejumlah program keagamaan Pemprov DKI menjelang 500 tahun alias 5 Abad Kota Jakarta. Salah satunya mencetak 1.000 Alquran.

Pramono menjelaskan, 500 orang ditargetkan mengkhatamkan Al-Qur’an, termasuk mereka nan sebelumnya belum pernah tamat alias baru mulai belajar membaca Al-Qur’an. Sementara 500 lainnya bakal berasal dari kalangan pesantren dan golongan lainnya.

“Jadi 1.000 itu adalah menjadi dokumen, bingkisan kenang-kenangan dari penduduk Jakarta bagi pemerintah daerah,” kata Pramono.