Prabowo Tegaskan Akan Keluar dari BoP jika Tak Dukung Kemerdekaan Palestina

Prabowo Tegaskan Akan Keluar dari BoP jika Tak Dukung Kemerdekaan Palestina (Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berasosiasi dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) setelah melalui pertimbangan matang, dengan tujuan mendukung kemerdekaan penuh Palestina.

Prabowo menyampaikan perihal tersebut dalam obrolan nan digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berbareng sejumlah master dan wartawan senior, dikutip Jumat (20/3/2026).

1. Awal Mula Masuk BoP

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan, awal keterlibatan Indonesia dalam pembentukan BoP bermulai pada 23 September 2025, saat dia menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB. Kala itu, dia menegaskan support terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two state solution).

Beberapa jam kemudian, lanjutnya, dia berbareng tujuh pemimpin negara kebanyakan Muslim dalam Group of Eight, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, diundang oleh Presiden AS Donald Trump dalam sebuah pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut meminta negara-negara itu untuk mendukung 21-point plan, ialah proposal untuk menciptakan perdamaian berkepanjangan di Gaza. Menurut Prabowo, rincian poin-poin tersebut dibacakan satu per satu oleh utusan unik AS Steve Witkoff.

Prabowo kemudian mendengarkan secara saksama proposal tersebut dan tertarik pada poin ke-19 dan ke-20, nan menjelaskan Palestina bakal diberikan jalan untuk menjadi bangsa berdikari dan bisa menentukan masa depannya. Selain itu, ada pula poin bahwa AS bakal memfasilitasi perbincangan antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai.

Isi proposal tersebut dinilai sejalan dengan pandangan Indonesia terhadap rumor Palestina, bahwa perdamaian jangka panjang dapat dicapai melalui solusi dua negara.

"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada kesempatan (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara kebanyakan Muslim) diskusi, kita dukung ini alias tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung," ujar Prabowo.

Selanjutnya para pemimpin itu menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani untuk menjadi ahli bicara mereka untuk menyampaikan kepada Trump bahwa negara-negara itu mendukung poin rencana tersebut.

“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo mengingat kembali momen itu.

Beberapa saat setelah pertemuan tersebut, lanjutnya, muncul pendapat mengenai pembentukan BoP, nan sekaligus sudah diadopsi di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Menanggapi perkembangan ini, kedelapan negara kebanyakan muslim, nan kemudian disebut dengan Group of Eight, kembali berkompromi mengenai apakah perlu ikut serta di dalamnya alias tidak.