Prabowo: Sistem Ekonomi Indonesia Keliru

Presiden Prabowo Subianto(MGN)

PRESIDEN Prabowo Subianto menilai sistem ekonomi nan melangkah selama ini tidak sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan nan merata. Meski pertumbuhan ekonomi terus tercatat positif dalam beberapa tahun terakhir, dia menyoroti realita bahwa faedah pertumbuhan tersebut dinilai lebih banyak dinikmati oleh golongan tertentu.

"Bahwa nan tambah kaya rupanya hanya segelintir orang. Jadi saya kembali saudara-saudara, bahwa akhirnya kudu kita lihat bahwa ini berfaedah sistem kita keliru. Sistem ini keliru," kata Prabowo saat berpidato dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 seperti disaksikan dari YouTube Setpres, Selasa (23/6).

Menurut Prabowo, parameter pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilihat hanya dari angka. Ia mengingatkan, pertumbuhan nan tinggi tidak bakal berfaedah andaikan jumlah masyarakat miskin tetap bertambah dan golongan kelas menengah justru menyusut.

Dalam pandangannya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem nan selama ini berjalan. Sebab, cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. "Kalau orang miskin tambah, nan menengah juga berkurang. Berarti nan menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja," ujarnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah nan dia pimpin berupaya membenahi persoalan tersebut dengan menutup beragam kebocoran nan selama ini menggerus kekayaan negara. Ia mengungkapkan, pemerintah telah mengambil kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit nan melanggar hukum, termasuk nan beraksi di area rimba lindung dan menggunakan laporan nan dipalsukan.

Selain itu, pemerintah juga menindak ratusan aktivitas pertambangan tanpa izin nan selama bertahun-tahun beraksi tanpa hambatan. Menurutnya, terdapat tambang nan telah melangkah selama delapan tahun tanpa izin resmi, sementara hasil tambangnya berbobot ratusan miliar rupiah setiap bulan.

Prabowo mengakui upaya memberantas praktik-praktik tersebut bukan pekerjaan mudah. Meski abdi negara dari beragam lembaga telah dikerahkan, penyelundupan sumber daya alam tetap terus terjadi.

"Sudah kita kerahkan angkatan laut. Sudah kita kerahkan bea cukai. Sudah kita kerahkan ribuan prajurit. Masih saja. Jadi memang upaya ini bukan upaya nan ringan," kata dia.

Karena itu, dia menekankan, kunci utama perbaikan sistem terletak pada pemerintahan nan bersih dan bebas dari korupsi. Menurut Prabowo, tidak ada negara nan dapat memperkuat andaikan kekayaan alamnya terus diambil sementara sebagian besar rakyat tetap hidup dalam kesulitan. "Pemerintah kudu betul-betul tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia," terangnya.

Prabowo menilai pembenahan sistem menjadi langkah nan tidak bisa ditunda jika Indonesia mau mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Ia meyakini kemakmuran nan setara tidak bakal tercapai andaikan pola nan selama ini melangkah terus dipertahankan.

"Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita. Cita-cita kemerdekaan kita. Tidak sesuai dengan kemauan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita merdeka, kita mau rakyat kita hidup dalam keadilan dan kemamuran," ujar Prabowo. (Mir/P-3)