Prabowo Minta Kenaikan Biaya Haji 2026 Tak Dibebankan ke Jemaah

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan agar potensi kenaikan biaya haji 2026 akibat perang di Timur Tengah tak dibebankan ke jemaah.

Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR, Rabu (8/4). Menurut Irfan, pihaknya telah menyampaikan kondisi termutakhir mengenai penyelenggaraan haji di tengah bentrok Timur Tengah kepada Presiden.

"Pemerintah sudah mulai membahas ini dalam rapat terbatas beberapa hari lampau nan intinya Presiden Prabowo berambisi apapun nan terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan beliau minta tidak dibebankan kepada jemaah haji," kata Irfan dalam rapat.

Dalam paparannya, Irfan menuturkan potensi kenaikan biaya haji bisa mencapai lebih dari 50 persen alias mencapai Rp50,8 juta per jemaah dalam skenario perubahan rute penerbangan dari biaya semula sebesar Rp33,5 juta.

Sedangkan, dalam skenario tak ada perubahan rute penerbangan, kenaikan sebesar 39,85 persen alias senilai Rp46,9 juta per jemaah.

Menurut Irfan, potensi kenaikan itu disebabkan lantaran nilai avtur bumi nan naik akibat perang Iran dengan AS-Israel.

Maskapai plat merah Garudan Indonesia apalagi telah mengirimkan surat nomor Garuda/JAKARTA/ DZ/20181-26 nan mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah pada nilai aftur 116 US$ sen per liter.

Sedangkan, Saudi Airline melalui surat nomor 11732247/11501 April 2026 mengusulkan tambahan sebesar USD 480 per jemaah pada nilai aftur 137,4 US$ sen per liter.

Menurut Irfan, kondisi haji 2026 berada dalam tekanan situasi geopolitik dunia nan kian kompleks.

"Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan aspek dunia nan semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji," kata Irfan.

Meksi begitu, dia menyebut hingga saat ini belum ada keputusan force majeure alias kondisi nan memaksa kenaikan tersebut baik dari pemerintah maupun Arab Saudi. Sebab, kenaikan hanya bisa dilakukan dalam kondisi force majeure sesuai klausul perjanjian dengan maskapai.

"Dalam perjanjian antara pihak Kementerian Haji dan Umroh dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudi Airlines diatur mengenai klausul force majeure nan memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyesuaian terhadap kondisi nan berkembang," ujarnya.

"Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai force majeure, baik di Indonesia maupun di Arab-Saudi nan dapat menjadi dasar tersebut," imbuh Irfan.

(thr/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]