Prabowo Menjawab Kritik

Liputan6.com, Jakarta - Kritik datang dari beragam arah kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari jumlah kabinet nan disebut terlalu gemuk, gelombang kunjungan ke luar negeri, hingga besarnya anggaran untuk sejumlah program prioritas pemerintah.

Prabowo tidak menutup diri terhadap beragam kritik tersebut. Ia mengatakan kritik tetap diperlukan dalam pemerintahan, tetapi kudu dilihat berasas kebenaran dan kondisi nan betul-betul dirasakan masyarakat.

“Saya menyambut kritik. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik nan ditujukan kepada pemerintah nan saya pimpin dan menimbangnya berasas fakta, serta realitas nan dihadapi rakyat biasa,” kata Prabowo dalam pernyataannya kepada Majalah The Economist, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jumat, 12 Juni 2026.

Bagi Prabowo, kritik merupakan bagian dari demokrasi. Ia menegaskan Indonesia tetap bakal menjadi negara kerakyatan dan pemerintahan nan dipimpinnya tidak boleh lepas dari kehendak rakyat.

Namun, menurut dia, kerakyatan juga kudu menghasilkan stabilitas. Kondisi tersebut dinilai krusial bagi Indonesia nan sedang berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan melakukan transformasi di beragam sektor.

“Kami percaya kerakyatan kudu menghasilkan stabilitas, dan kemajuan, bukan kelumpuhan,” ujarnya.

Pandangan mengenai pentingnya stabilitas itu kemudian muncul ketika Prabowo menjelaskan soal komposisi Kabinet Merah Putih nan sempat dikritik terlalu besar.

Prabowo membandingkan jumlah personil kabinet Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, Timor Leste mempunyai jumlah masyarakat sekitar 1,1 juta jiwa, tetapi mempunyai 28 personil kabinet.

Sementara Indonesia mempunyai nyaris 300 juta masyarakat dan wilayah nan sangat luas. Kondisi tersebut, kata Prabowo, membikin pemerintah memerlukan kerja sama dengan banyak kekuatan politik.

“Kita besar sekali. Dan lantaran demokrasi, saya kudu berkoalisi,” kata Prabowo saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Menurut Prabowo, koalisi dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia menilai pemerintahan nan stabil bakal lebih bisa menjalankan program dan mengambil keputusan dalam jangka panjang.

Ia kemudian menyinggung kondisi sejumlah negara lain nan meski mempunyai sistem politik berbeda, tetap menghadapi persoalan pergantian pemerintahan nan cepat.

“Bagaimanapun pemerintahan memerlukan stabilitas, ketenangan,” ujarnya.

Dikritik Sering ke Luar Negeri

Soal lain nan juga pernah disorot adalah aktivitas Prabowo melakukan kunjungan ke beragam negara.

Prabowo mengaku heran lantaran kunjungan luar negeri nan dilakukan seorang presiden bisa menjadi bahan kritik. Ia membandingkannya dengan kritik nan pernah diarahkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Prabowo, Jokowi pernah dikritik lantaran dinilai jarang melakukan kunjungan luar negeri dan dianggap kurang memperhatikan politik luar negeri. Sementara ketika dirinya cukup sering berjalan ke luar negeri, kritik kembali muncul dengan argumen berbeda.

“Saya sering ke luar negeri, 'Prabowo sering ke luar negeri'. Aneh, sebenarnya tidak ada masalah gitu, betul enggak,” kata Prabowo dalam pembukaan Munas ke-XVIII HIPMI di Lampung, Rabu (10/6/2026).

Bagi Prabowo, kunjungan ke luar negeri merupakan bagian dari upaya Indonesia menghadapi situasi geopolitik nan menurutnya semakin tidak menentu.

Ia menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak mau terikat dengan pakta militer negara tertentu.

“Politik luar negeri Indonesia adalah politik non aligned, politik non-blok kita berkawan sama semua negara, kita berkawan sama semua kekuatan, kita tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapapun,” tuturnya.

Prabowo mengatakan Indonesia kudu bisa menjaga hubungan dengan beragam negara sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional.

“1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ini adalah garis nan saya tempuh,” imbuhnya.