Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Kerja Seenaknya!

Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Kerja Seenaknya!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan suatu pengadilan ad hoc khusus. Pengadilan itu bakal difungsikan mengusut dugaan pelanggaran nan dilakukan jejeran dewan perusahaan BUMN selama 30 tahun ke belakang.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan, sejak Danantara dibentuk, ditemukan ada 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah ini cukup mengejutkannya, karena Prabowo mengira jumlah perusahaan BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. Ia mengatakan, perusahaan BUMN ini juga kadang melangkah tidak semestinya.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak mengerti gimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.

Karena itu, Prabowo mau membentuk suatu lembaga pengadilan unik guna mengusut pelanggaran nan terjadi belakangan.

"Mungkin kudu kita corak suatu pengadilan ad hoc unik untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus, dewan 30 tahun ke belakang mungkin," ungkap dia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow