Prabowo Evaluasi Tambang Ilegal: Kepentingan Konco-Keluarga Nomor Belakang

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas praktik tambang ilegal. Prabowo menegaskan tak ada kepentingan golongan tertentu di atas kepentingan bangsa.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam Taklimat Presiden kepada jejeran Kabinet Merah Putih dan pejabat kementerian/lembaga di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan telah menerima laporan mengenai ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di rimba lindung nan perlu ditertibkan. Ia kemudian melakukan verifikasi info tersebut ke Kementerian Kehutanan dan menemukan bahwa tambang tersebut juga belum mengantongi izin pembalakan kayu.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak mempunyai waktu untuk bersikap lunak terhadap izin tambang tersebut, termasuk nan melibatkan pihak-pihak dekat alias golongan tertentu.

"Segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Nggak ada iba sekarang. Kita hanya memihak kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tegas Prabowo.

Prabowo juga menekankan bahwa kepentingan pribadi, kelompok, maupun relasi tidak boleh menghalang upaya penertiban sektor pertambangan.

"Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan golongan nomor belakang, ya," ujarnya.

Prabowo kemudian menanyakan kepada Bahlil mengenai tenggat waktu hasil pertimbangan izin tersebut. Prabowo memerintahkan Bahlil membenahi izin tersebut dalam waktu seminggu.

"Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu kita cabut semua IUP, ya, prinsip, prinsip, nan nggak beres itu kita cabut," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa pencabutan izin tambang bermasalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kembali berpihak kepada negara dan rakyat.

"Harus di tangan negara. Dan kita bisa kelak memperkuat institusi-institusi kita," tambahnya.

(fca/rfs)