Bupati Malinau Minta Dukungan Menteri PU Bangun Jalan Perbatasan

, MALINAU, – Bupati Malinau Wempi W Mawa secara resmi meminta support kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mempercepat pembangunan prasarana jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara). Permintaan ini disampaikan langsung dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada Senin (27/7), menyoroti kebutuhan mendesak konektivitas di Kabupaten Malinau.

Wempi menegaskan bahwa dia memanfaatkan kesempatan berjumpa Menteri PU untuk menyampaikan kondisi riil prasarana di daerahnya nan memerlukan perhatian khusus. “Banyak nan saya diskusikan langsung dengan Bapak Menteri PU, terutama meminta support untuk pembangunan prasarana di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara, khususnya di Kabupaten Malinau,” ujar Wempi saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Rabu.

Fokus pada Dua Akses Jalan Vital

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Wempi secara spesifik menyoroti dua akses jalan penghubung nan sangat vital. Pertama, jalan penghubung antarprovinsi dari Mahakam Hulu, Kalimantan Timur menuju Apau Kayan, Kabupaten Malinau. Kedua, akses jalan dari Malinau menuju Krayan, Kabupaten Nunukan.

Menurut Wempi, Menteri PU Dody Hanggodo mengakui bahwa pembangunan kedua akses jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Menteri PU mengiyakan itu kewenangan nasional dan menyatakan bakal segera membangun,” kata Wempi.

Skema Pinjaman dan Target Penyelesaian

Meskipun mendapat lampu hijau, realisasi pembangunan tetap menunggu proses di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal ini dikarenakan proyek prasarana perbatasan tersebut bakal menggunakan anggaran dengan skema pinjaman. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa proses manajemen pendanaan ini memerlukan waktu.

“Bapak Menteri PU mengatakan menunggu proses dulu dari Bappenas lantaran menggunakan biaya pinjaman dan diharapkan akhir tahun alias di awal tahun 2027 sudah ditandatangani,” ujar Wempi menirukan penjelasan Menteri PU. Wempi pun berambisi kondisi finansial negara di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan solusi bagi pembangunan di Kaltara, khususnya Malinau.

Selain akses jalan, Bupati Wempi juga menyampaikan persoalan belum terbangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kayan. Pembangunan PLBN nan sempat dimulai pada masa pandemi Covid-19 itu hingga sekarang belum dilanjutkan. “Untuk prasarana perbatasan, khususnya jalan sudah saya mohonkan support kepada Bapak Menteri PU untuk menuntaskan. Beliau menegaskan untuk menuntaskan itu,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Malinau mempunyai luas wilayah 52 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Utara. Dengan jumlah masyarakat sekitar 87.582 jiwa pada tahun 2024, kepadatan penduduknya hanya 2,25 jiwa per kilometer persegi. Dari 15 kecamatan nan ada, lima kecamatan berada di wilayah perbatasan dengan panjang perbatasan darat dengan Malaysia mencapai kurang lebih 504 kilometer.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara