Polri Tetapkan 162 Tersangka Terkait Karhutla

Jakarta, CNN Indonesia --

Polri telah menetapkan sebanyak 162 orang sebagai tersangka mengenai kasus kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di beragam daerah.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan Polda di beragam wilayah total menangani 219 perkara mengenai karhutla.

"Kemudian dari proses tersebut naik menjadi proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk proses penyelidikan ada 54 perkara, kemudian proses investigasi ada 116 perkara," kata Irhamni dalam konvensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Kamis (17/9).

Dari kasus nan telah naik penyidikan, ada 162 orang tersangka nan ditetapkan.

"Kemudian dari total kasus tersebut, nan sudah ditetapkan tersangka adalah 162 orang, ini pertanggungjawaban pidana secara perorangan," ujarnya.

Ia mengatakan Polri juga melakukan proses penyelidikan dan investigasi terhadap korporasi mengenai karhutla.

Di seluruh Indonesia, ada 95 perkara mengenai korporasi nan ditangani.

"Kami dari penegakan norma tentunya berupaya keras untuk mengungkap siapa pelaku pembakaran lantaran peristiwa pidana ini tentunya sudah terjadi nan merugikan masyarakat, baik nan dilakukan oleh perseorangan alias perorangan serta korporasi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan hukuman norma terhadap pelaku pembakaran rimba dan lahan (karhutla), termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan tersebut sebagai 'terorisme ekologi'.

Prabowo menilai persoalan karhutla telah menjadi masalah serius nan memerlukan langkah norma lebih tegas sekaligus penguatan regulasi.

Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berbareng Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendalami ketentuan hukuman terhadap pelaku karhutla.

"Saya katakan itu coba kelak Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami agar masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius," kata Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan sejumlah musibah di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9).

(yoa/isn)